Bisnis.com, JAKARTA — Afrika Selatan akan menghadapi hukuman penjara, denda, dan pajak yang lebih tinggi atas pelanggaran aturan yang diusulkan untuk mengatur emisi karbon yang akan berlaku untuk hampir semua sektor ekonomi.
Kepala Kantor Carbon Trust Afrika Jarredine Morris mengatakan peraturan yang diusulkan akan berlaku efektif pada awal tahun depan dimana mengatur penetapan anggaran karbon bagi penghasil emisi gas rumah kaca yang memicu peringatan iklim. Kegagalan memenuhi persyaratan pelaporan dapat mengakibatkan pemenjaraan para eksekutif, sedangkan melampaui batas emisi dapat memicu tarif pajak karbon yang lebih tinggi.
“Kami adalah satu-satunya yang menanggung beban ini di seluruh perekonomian kami” kecuali limbah dan pertanian. Kami benar-benar memiliki cara bagi industri untuk mulai bertindak alih-alih menunda-nunda,” ujarnya dilansir Bloomberg, Selasa (5/8/2025).
Afrika Selatan, negara dengan perekonomian paling intensif karbon di antara negara-negara G20 sedang mengintensifkan upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada batu bara untuk pembangkit listrik. Negara ini juga berupaya mengurangi emisinya secara keseluruhan yang menempati peringkat ke-15 secara global melampaui emisi negara-negara dengan perekonomian yang jauh lebih besar termasuk Prancis dan Inggris.
Langkah-langkah ini diambil ketika Afrika Selatan menghadapi prospek pengenaan pajak atas ekspor yang bergantung pada proses industri yang kaya karbon. Pasar-pasar utama seperti Uni Eropa dan Inggris sedang menerapkan apa yang disebut mekanisme penyesuaian perbatasan karbon.
Meskipun proposal yang telah dibuka untuk komentar publik oleh Departemen Lingkungan Hidup lebih luas daripada proposal negara-negara lain yang terutama menargetkan bahan bakar fosil, harga karbonnya jauh lebih rendah. Morris memperkirakan anggaran karbon awal akan realistis dan serupa dengan tingkat emisi saat ini.
Baca Juga
Rerata yang dikenakan secara global atas emisi karbon dioksida atau setaranya hampir dua kali lipat selama dekade terakhir menjadi US$19 per ton, menurut Bank Dunia. Pajak karbon Afrika Selatan saat ini adalah 236 rand atau setara US$13 per ton dengan perusahaan diizinkan untuk menggunakan kompensasi untuk menghindari hingga 95% beban pajak. Secara global, pajak karbon menghasilkan lebih dari US$100 miliar tahun lalu.
Dua perusahaan, produsen petrokimia Sasol Ltd dan perusahaan listrik negara Eskom Holdings SOC Ltd menyumbang sekitar 60% emisi negara. Sasol menghasilkan lebih dari 60 juta ton gas rumah kaca setiap tahunnya, sementara Eskom sekitar 200 juta ton. Kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan pengecualian untuk mematuhi batas emisi yang berlaku, meskipun mengeluhkan biaya dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya.
Berdasarkan rancangan undang-undang ini, semua perusahaan yang menghasilkan lebih dari 30.000 ton gas rumah kaca harus memenuhi target tahunan dan melaporkan kepatuhan serta rencana pengurangan emisi di masa mendatang. Para eksekutif dapat dikenakan denda antara 5 juta rand dan 10 juta rand, serta hukuman penjara hingga 10 tahun untuk pelanggaran pertama dan kedua.
