Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Norwegia sepakat untuk memperkuat diplomasi lingkungan serta mendorong kerja sama yang nyata dalam upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian alam, dan pembangunan berkelanjutan.
Hal itu ditandai dengan penandatangan letter of intent (LoI) antara Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen.
Menurutnya, sangat penting meningkatkan implementasi nilai ekonomi karbon sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 98/2021. Bersama Norwegia, Indonesia telah mengembangkan sistem perdagangan karbon kuat mendukung pencapaian target iklim nasional.
"Penandatanganan LoI itu merupakan langkah strategis untuk mempercepat upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun dunia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2025).
Dokumen LoI itu sendiri mencakup komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, good governance, konservasi keragaman hayati, pelestarian ekosistem lahan gambut dan mangrove, pengelolaan sampah, serta ekonomi sirkular.
Kerja sama ini tidak hanya mencerminkan urgensi tindakan global tetapi juga menggarisbawahi peran vital Norwegia sebagai mitra strategis Indonesia dalam memerangi krisis lingkungan yang semakin mendesak.
Baca Juga
Adapun sejak 2022, Norwegia telah mendukung Indonesia dalam pengurangan emisi karbon yang berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), dengan komitmen pendanaan sebesar US$216 juta atau sekitar Rp3,5 triliun.
