Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon mencatatkan volume transaksi karbon sebanyak 1.599.516 ton karbon ekuivalen (CO2e) per 8 Agustus 2025, atau meningkat 247,8% dibandingkan sebanyak 459.953 ton CO2e saat hari peluncuran pada 26 September 2023.
Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aditya Jayaantara mengatakan nilai transaksi karbon sebesar Rp77,96 miliar per 8 Agustus 2025, atau meningkat 166,9% dibandingkan sebesar Rp29,21 miliar saat hari peluncuran pada 26 September 2023.
“Hampir dua tahun, tercatat 117 pengguna jasa dalam ekosistem perdagangan dengan volume sebesar 1,6 juta karbon dioksida ekuivalen (CO2e) Frekuensi perdagangan 272 kali dan akumulasi nilai perdagangan sebesar Rp77,9 triliun,” ujarnya dilansir Antara, Senin (11/8/2025).
Kemudian, tercatat sebanyak 117 Pengguna Jasa Bursa Karbon (PJBK) per 8 Agustus 2025, atau meningkat 631,3 persen dibandingkan sebanyak 16 PBJK saat hari peluncuran pada 26 September 2023.
Frekuensi transaksi karbon tercatat sebanyak 272 kali transaksi per 8 Agustus 2025, atau meningkat 1.136,4% dibandingkan sebanyak 22 kali transaksi saat hari peluncuran pada 26 September 2023. Untuk perdagangan karbon internasional, jumlah unit karbon yang diotorisasi sebanyak 1.780.000 ton CO2e hingga 8 Agustus 2025.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai pemahaman yang baik menjadi kunci untuk mendorong partisipasi lebih luas dari seluruh pelaku sektor jasa keuangan (SJK) dalam perdagangan karbon.
Baca Juga
Dengan demikian, OJK menyusun dan meluncurkan buku Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
“Peluncuran buku pada hari ini merupakan salah satu bagian dari upaya memperluas pemahaman dalam peningkatan kapasitas pelaku sektor jasa keuangan terhadap perdagangan karbon di Indonesia,” katanya.
Adapun, beberapa hal yang disajikan dalam buku ini termasuk mengenai kerangka kebijakan, regulasi, dan kelembagaan perdagangan karbon hingga mekanisme perdagangan karbon, termasuk potensi tantangan risiko dan peran strategis sektor jasa keuangan.
