Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat menolak proposal kerangka kerja net zero dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global dari sektor pelayaran internasional dan mengancam akan mengambil tindakan terhadap negara-negara yang mendukungnya.
Hal itu dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Menteri Energi Chris Wright, dan Menteri Perhubungan Sean Duffy menjelang pemungutan suara di badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadopsi proposal net zero.
Selain itu, pemerintahan Donald Trump menggunakan tarif sebagai alat untuk memengaruhi perilaku para pemimpin negara lain termasuk China, India, dan Brasil, serta di saat AS menarik dukungannya terhadap regulasi yang bertujuan mengekang perubahan iklim.
"Pemerintahan Trump dengan tegas menolak proposal ini di hadapan IMO dan tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang meningkatkan biaya bagi warga negara kami, penyedia energi, perusahaan pelayaran dan pelanggan mereka, atau wisatawan. Rekan-rekan anggota IMO kami harus diberi tahu bahwa kami akan mencari dukungan mereka untuk melawan tindakan ini dan tidak ragu untuk membalas atau mencari solusi bagi warga negara kami jika upaya ini gagal," ujar pernyataan tersebut dilansir Reuters, Rabu (13/8/2025).
AS merupakan salah satu dari 176 negara anggota IMO yang keluar dari perundingan mengenai kerangka kerja nol bersih pada bulan April dan mendesak anggota IMO lainnya untuk mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap kerangka kerja tersebut.
Negara-negara anggota IMO menyetujui kerangka kerja nol bersih setelah pemungutan suara yang membutuhkan mayoritas sederhana, 63 negara anggota termasuk China, Brasil, dan negara-negara Uni Eropa memberikan suara mendukung, sedangkan hanya 16 negara yang memberikan suara menentang.
Baca Juga
Pada bulan Oktober, pemungutan suara akan membutuhkan mayoritas dua pertiga dari 108 negara anggota yang meratifikasi undang-undang utama yang bertujuan untuk mengurangi polusi pelayaran. IMO hanya menggunakan pemungutan suara jika tidak ada kesepakatan mengenai peraturan di antara negara-negara anggota.
Kapal laut mengangkut sekitar 80% perdagangan dunia dan menyumbang hampir 3% emisi karbon dioksida dunia. Industri ini berada di bawah tekanan dari para pemerhati lingkungan dan investor untuk memberikan tindakan iklim yang lebih konkret termasuk pungutan karbon. Banyak perusahaan pelayaran laut besar telah berkomitmen untuk mencapai operasi nol bersih pada tahun 2050.
Beberapa kelompok industri yang mewakili mereka mendukung undang-undang tersebut. Bahkan, ketika para anggotanya menyerukan insentif termasuk mengenakan biaya pada bahan bakar fosil yang berpolusi untuk membantu mengimbangi biaya bahan bakar hijau yang lebih tinggi. Dewan Pengiriman Dunia, yang mewakili perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan pengangkut peti kemas Maersk dan perusahaan pengangkut mobil
Wallenius Wilhelmsen menolak berkomentar.
Presiden Donald Trump menyatakan akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian iklim Parisyang menetapkan tujuan bagi negara-negara untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050. AS saat ini sedang terlibat dalam negosiasi PBB untuk mengamankan perjanjian global guna mengurangi polusi plastik dan telah memperingatkan negara-negara dalam sebuah memo tidak akan mendukung pakta yang menetapkan batasan polusi plastik dan melarang penggunaan bahan kimia tertentu.
