Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mendorong transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas untuk memaksimalkan potensi perdagangan karbon di Indonesia.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia sepenuhnya mengakui peran strategis Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela (ICVCM) dalam menetapkan dan mempertahankan standar tinggi untuk unit karbon yang diperdagangkan secara internasional.
Adapun Kementerian Kehutanan mengadakan pertemuan antara para perwakilan Kementerian Kehutanan dan Chief Executive Officer Integrity Council For The Voluntary Carbon Market (ICVCM) Amy Merrill serta Director Of Continuous Improvement Work Programs ICVCM Anton Tsvetov di Jakarta, Jumat.
“Dalam konteks global saat ini dimana transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting-Prinsip Karbon Inti (CCP) ICVCM memberikan landasan yang kuat untuk memastikan integritas lingkungan dan sosial dari kredit karbon,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (10/5/2025).
Raja Antoni pun meyakini masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume tetapi juga kualitas hingga integritas. Adapun Indonesia berkomitmen untuk menjadi pemasok terpercaya.
“Indonesia meyakini bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume tetapi juga pada kualitas, integritas, dan ekuitas. Kami berkomitmen untuk menjadi pemasok terpercaya kredit karbon berintegritas tinggi yang berkontribusi secara berarti terhadap tujuan iklim global,” katanya.
Baca Juga
Selain dengan ICVCM, Menhut Raja Antoni juga bertemu dengan pemangku kepentingan perdagangan karbon lainnya yakni VERRA. Hadir dalam petemuan, Chief Executive Officer VERRA Mandy Rambharos dan Regional Representative APAC Win Sim Tan.
Pertemuan dengan VERRA sendiri dilakukan agar adanya keselarasan dengan metodologi dan sistem akreditasi global, memastikan kepemilikan dan otorisasi negara atas setiap unit karbon yang diterbitkan, dan mencegah resiko klaim ganda atau double counting.
Selain itu, lanjut Raja Juli, pengembangan kapasitas bagi pelaku nasional dan lokal, terutama pengembang proyek berbasis masyarakat dan fasilitasi akses pasar dan pengakuan sisi permintaan untuk unit karbon Indonesia juga turut dilakukan.
