Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan menemukan banyaknya lahan konservasi yang dikelola perusahaan sawit dengan mengatasnamakan masyarakat. Hal ini diungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni setelah pihaknya melakukan penertiban.
Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025), Raja Juli mengatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan Kemenhut termasuk di dalamnya, terus melakukan verifikasi dan inventarisasi kawasan yang sudah ditertibkan termasuk dari aktivitas sawit ilegal.
"Problem teknisnya tidak mudah di lapangan, karena ada model di mana korporasi ini juga memiliki cara mempergunakan nama rakyat," kata Raja Juli, dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan terdapat praktik di mana aktivitas perkebunan sawit dioperasikan atas nama masyarakat, tetapi sebenarnya korporasi berada di belakang perkebunan tersebut.
"Verifikasi ini yang sesungguhnya tidak mudah dan itu juga yang terjadi di [Taman Nasional] Tesso Nilo sebenarnya, sudah ada data dari pihak Kepolisian yang masuk dalam Satgas bahwa ini banyak sebenarnya punya korporasi, tapi mengatasnamakan rakyat," tambahnya.
Dengan model tersebut, korporasi menggunakan nama rakyat yang sebenarnya merupakan pekerja perkebunan untuk melakukan aktivitas dan penjualan ke perusahaan, termasuk yang beraktivitas secara ilegal di kawasan konservasi, seperti di Taman Nasional Tesso Nilo.
Baca Juga
Meski persoalan tersebut kompleks, Raja Juli mengatakan Kementerian Kehutanan menggunakan pendekatan soft power untuk menekan potensi konflik. Pemerintah juga merencanakan lahan relokasi untuk warga yang sukarela pindah dari lokasi tersebut.
"Terhadap masyarakat yang terdampak diharapkan melakukan relokasi secara mandiri, akan tetapi pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi untuk masyarakat tersebut," katanya.
Dia mengatakan lahan relokasi tengah disiapkan oleh Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. Beberapa dari tugas tim tersebut termasuk menyusun rencana relokasi masyarakat terdampak, menyiapkan lahan relokasi dan skema bantuan sosial, serta melaksanakan eksekusi relokasi sesuai yang disepakati.
Terkait perkembangan pengembalian peruntukan kawasan konservasi tersebut, Raja Juli mengatakan sejumlah pihak sudah menyerahkan secara sukarela perkebunan mereka dan telah dilakukan pemusnahan perkebunan sawit ilegal itu, termasuk di lahan seluas 401 hektare pada 29 Juni 2025 dan di lahan seluas 311 hektare pada 2 Juli 2025.
