Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan bahwa Uni Eropa telah mulai melunak soal kebijakan antideforestasi yang tertuang dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR). Hal ini sejalan dengan makin dekatnya penyelesaian perundingan kerja sama ekonomi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
“Ya sebenarnya ketika proses IEU-CEPA ini mau selesai, hal-hal seperti EUDR dan sebagainya mulai melunak ya," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan pers yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).
Budi memastikan bahwa tidak ada lagi hal substansial yang menjadi permasalahan dalam perundingan kerja sama IEU-CEPA setelah 10 tahun dibahas kedua entitas, termasuk dalam pembahasan EUDR yang acap kali dianggap sebagai hambatan dagang. Dia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto siap mengumumkan ke publik soal rampungnya perundingan ini.
Melalui EUDR, para importir komoditas pertanian dengan risiko deforestasi seperti kakao, kopi, minyak sawit, kedelai, hingga hasil hutan di Uni Eropa harus menunjukkan bukti bahwa rantai pasok produk tersebut tidak terkait dengan alih fungsi hutan.
“Jadi nanti harapan kami, dengan menyelesaikan IEU-CEPA dulu, maka yang lain itu sebenarnya sudah soft, sudah mulai melunak karena mereka juga tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya,” kata Budi.
Sejalan dengan perundingan negosiasi IEU-CEPA yang telah rampung, Budi menyatakan Uni Eropa bisa menjadi pasar baru sekaligus pasar alternatif bagi Indonesia untuk memasarkan produk lebih luas, terlebih di tengah kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.
Baca Juga
Budi mencatat total impor Uni Eropa dari berbagai negara mencapai US$6,6 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat yang berjumlah sekitar US$3,3 triliun.
“Dan ini alternatif baru buat pasar kita. Impor EU ke dunia kan US$6,6 triliun, kalau kita bandingkan Amerika US$3,3 something triliun. Jadi, kalau kita bisa masuk lebih besar ke EU, saya pikir ini pasar yang bagus buat kita untuk alternatif pasar-pasar di negara lain,” ujarnya.
Sebagai catatan, EUDR mulanya direncanakan untuk berlaku pada akhir Desember 2024, tetapi diundur selama setahun menjadi Desember 2025 di tengah desakan mitra dagang Uni Eropa seperti Brasil, Indonesia dan Amerika Serikat.
Belum lama ini, Uni Eropa telah merilis kategorisasi risiko yang bakal menjadi acuan persyaratan impor dalam regulasi EUDR. Indonesia masuk dalam kategori berisiko standar, lolos dari kelompok negara yang dianggap memiliki risiko tinggi dalam deforestasi.
Dengan kategori ini, ekspor komoditas Indonesia seperti sawit, kayu, kakao dan karet ke Uni Eropa akan menghadapi persyaratan yang lebih ringan di bawah EUDR. Malaysia dan Brasil juga masuk dalam daftar negara dengan risiko deforestasi standar.
Komisi Eropa dalam detail keputusan pada Kamis (22/5/2025) menetapkan empat negara dalam kategori risiko tinggi, yakni Belarusia, Myanmar, Korea Utara dan Rusia. Produk-produk impor dari keempat negara ini dinilai memiliki risiko keterkaitan dengan deforestasi dalam level yang tinggi.
.jpg?w=300&h=221)
