.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Uni Eropa mengajukan proposal omnibus untuk menyederhanakan aturan hijau bagi para pebisnis yang bertujuan untuk membuat industri lebih kompetitif.
Mengutip Reuters, upaya Uni Eropa (UE) memangkas jumlah perusahaan yang diwajibkan menyiapkan persyaratan pelaporan keberlanjutan sebagai langkah untuk memangkas birokrasi bisnis.
Merujuk draf proposal yang disiapkan, menunjukkan Komisi berencana mengubah arahan pelaporan keberlanjutan perusahaan UE, yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang keberlanjutan lingkungan dan sosial mereka.
Berdasarkan rancangan usulan tersebut, hanya perusahaan dengan lebih dari 1.000 karyawan dan omset bersih melebihi $471 juta yang akan tunduk pada kewajiban aturan keberlanjutan UE.
Selain itu, draf proposal tersebut juga merinci rencana untuk menunda Undang Undang Uji Tuntas UE yang dikenal sebagai Corporate Sustainability Due Diligence Directive atau CSDDD.
Hal ini dilakukan untuk memastikan perusahaan menemukan dan memperbaiki masalah hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasokan mereka, dengan memberlakukan persyaratan uji tuntas pada perusahaan besar.
Baca Juga
Ilmuwan 200 Negara Bahas Target Perjanjian Paris
Di sisi lain, kekhawatiran muncul dari negara-negara terdampak perubahan iklim tentang penundaan penilaian global tentang perubahan iklim berikutnya, oleh panel sains iklim PBB, setelah pemerintah AS menarik diri dari Perjanjian Paris.
Hal itu akan diputuskan dalam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim oleh PBB yang menyatukan ilmuwan iklim dari hampir 200 negara untuk menilai kesehatan planet ini, di Hangzhou - China, pekan depan.
"Sangat penting bahwa semua kontribusi kelompok kerja untuk Laporan Penilaian Ketujuh disiapkan tepat waktu," kata Kepala iklim Uni Eropa, Wopke Hoekstra, mengutip Reuters.
Pernyataan bersama Wopke dengan menteri dari 17 negara termasuk Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Kepulauan Marshall, dan Guatemala juga menyatakan keprihatinan mereka kepada semua orang yang menderita dampak krisis iklim sekarang, dan kepada generasi mendatang.
“Untuk itu, kita perlu membuat keputusan tentang masa depan planet kita berdasarkan bukti dan pengetahuan terbaik yang tersedia bagi kita," kata pernyataan itu.
Sayangnya, Pemerintahan Trump telah menghentikan partisipasi ilmuwan AS dalam forum tersebut.
Negara-negara yang menyampaikan pernyataan bersama khawatir komitmen yang ada di Perjanjian Paris tidak akan selesai tepat waktu.
