Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komitmen Pemerintah Usung Konsep Hijau Pada Rumah dan Bangunan Gedung

Bangunan gedung berperan besar dalam penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca di mana bangunan hunian memiliki kontribusi lebih besar dari bangunan komersial.
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di kawasan Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/1/2025)/JIBI/Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomtimen dalam pembangunan rumah dan gedung berkonsep hijau dan ramah lingkungan di seluruh Indonesia. 

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum Abram Elsajaya Barus mengatakan pihaknya mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) di seluruh Indonesia.

Hal itu dapat dilakukan melalui kolaborasi bersama para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat. 

Menurutnya, bangunan gedung berperan besar dalam penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca di mana bangunan hunian memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan bangunan komersial. Terlebih, dengan urbanisasi yang pesat diperkirakan 72,8% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. 

“Untuk itu, kita perlu mendorong bangunan hunian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bangunan harus dirancang sebagai BGH yang berkembang menjadi BGC dan akhirnya mencapai target Bangunan Gedung Nol Emisi atau Net Zero Emission pada 2060,” ujarnya, Selasa (14/1/2025). 

Menurutnya, penerapan bagunan gedung hijau dilakukan melalui pengelolaan tapak dan desain bangunan yang adaptif serta penggunaan peralatan ramah lingkungan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021.

Dalam peta jalan untuk 2023 – 2028 juga telah ditetapkan dengan mempertimbangkan distribusi populasi, konsumsi energi dan air, serta pengalaman implementasi BGH di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan hunian, konsep BGC diterapkan sebagai langkah lanjut dari BGH. BGC mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi dan responsif terhadap konteks lingkungan. Penerapan BGC diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 yang mencakup sistem keamanan, manajemen energi, dan teknologi integrasi. 

Dia mencontohkan implementasi BGH dan BGC, dapat dilihat pada pembangunan rumah susun di IKN yang mengadopsi konsep vertical smart building.

“Kami percaya penerapan prinsip keberlanjutan dalam desain dan konstruksi bangunan akan mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta menciptakan ruang yang nyaman dan sehat bagi penghuninya,” tutur Abram. 

Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan pihaknya berkomitmen untuk mendorong pembangunan rumah hijau dan tahan gempa. 

Dia menilai masih banyak isu dalam aktivitas perumahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.  

Dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional. Dia berharap investor Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan. 

“Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya. Kami berharap Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang rendah emisi karbon dan konsep smart city ke depannya,” terangnya. 

Menurutnya, pola investasi pembangunan perumahan cerdas dan hijau sangat cocok untuk lokasi di perkotaan mengingat lahan yang sempit debgan kebutuhan hunian yang besar.

“Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat investor. Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit sehingga menjadi 6 juta unit,” ujar Fahri. 

Anggota DPR RI Rachmat Gobel mengatakan DPR siap mendukung dan membantu setiap prakarsa yang menyediakan rumah murah ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Membangun jutaan rumah membutuhkan ketersediaan lahan, ketersediaan anggaran, regulasi yang sportif, iklim politik yang stabil dan berkelanjutan agar menjamin ketenangan bagi investor maupun konsumen,” katanya. 

Presiden ERIA Tetsuya Watanabe menuturkan pihaknya siap menyediakan data dan teknologi untuk mendukung Indonesia menjadi kota cerdas. 

“Dari ekonomi berkelanjutan kita memperkenalkan data untuk zero komunitas pusat, memberikan informasi data untuk mendukung negara mitra untuk fasilitasi terhadap perubahan energi ini,” ucapnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper