Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mulai memformulasikan posisi Indonesia menjelang pelaksanaan konferensi iklim ke-30 PBB atau COP30 yang bakal digelar di Belem, Brasil pada November 2025.
Dalam rapat sosialisasi hasil perundingan Subsidiary Bodies (SB) 62, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menekankan bahwa salah satu isu utama yang menjadi prioritas Indonesia adalah menuntut realisasi pendanaan iklim dari negara-negara maju, sebagaimana telah dijanjikan.
Dalam COP21 yang digelar pada 2015, negara-negara maju berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan iklim sebesar US$100 miliar per tahun untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan target realisasi 2020.
Target ini kemudian diperpanjang menjadi 2025 dan nominal pembiayaan dinaikkan tiga kali lipat menjadi US$300 miliar per tahun pada COP29 di Azerbaijan pada 2024. Target baru tersebut diharapkan terealisasi pada 2035.
“Data terakhir dari UNFCCC [Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim] menunjukkan bahwa hingga 2022, jumlah yang benar-benar tersedia baru mencapai US$67 miliar. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka, ini adalah bukti bahwa komitmen global terhadap keadilan iklim masih cukup timpang,” kata Diaz, dikutip dari siaran pers, Selasa (15/7/2025).
Diaz juga mengemukakan bahwa tuntutan keadilan pendanaan bukanlah satu-satunya isu yang akan diusung Indonesia di COP30. Indonesia juga bakal mengedepankan isu terkait kepemimpinan dalam transformasi global menuju masa depan rendah emisi dan tangguh iklim.
Baca Juga
Saat ini, Indonesia tengah menyusun National Adaptation Plan (NAP) sebagai strategi nasional menghadapi risiko bencana iklim. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong penguatan implementasi loss and damage dan skema karbon internasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.4 dari Perjanjian Paris.
“Walaupun sudah ada share of proceed dalam Artikel 6.4 yang menjelaskan soal pembagian keuntungan skema perdagangan karbon kepada negara berkembang, Indonesia masih bertekad mendorong penambahan kontribusi pendanaan dari negara maju,” tambahnya.
Sebagai catatan, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan kementerian serta lembaga lain yang akan menjadi bagian dari Delegasi Republik Indonesia pada COP30.
Indonesia kini terlibat aktif dalam 12 agenda utama di SB 62, yang mencakup 19 kelompok kerja. Agenda-agenda tersebut meliputi isu global stocktake, loss and damage, ketahanan pangan dan pertanian, kelautan, gender dan perubahan iklim, hingga pembiayaan jangka panjang.
Adapun isu-isu lain yang turut bergulir di tengah persiapan Indonesia menuju COP30 adalah mengenai gender dan perubahan lingkungan; komunitas lokal dan masyarakat adat; dan peninjauan ulang terkait isu peningkatan kapasitas negara-negara berkembang.
.jpg?w=300&h=221)
