Bisnis.com, JAKARTA — Tren memilih gedung perkantoran ramah lingkungan yang mengusung aspek keberlanjutan kian dilirik. Permintaan terhadap gedung perkantoran lebih ramah lingkungan di Jakarta cenderung meningkat di tengah stagnasi pasar.
Dalam beberapa waktu terakhir, gedung bersertifikasi hijau tidak hanya berkembang pada perkantoran premium dan grade A tetapi gedung grade B turut serta merenovasi gedung menjadi ramah lingkungan.
Associate Director Commercial Jakarta Property Management Dessy Ika mengatakan gedung perkantoran berkonsep hijau yang sudah bersertifikasi environmental, social, and governance (ESG) semakin diminati tenant meskipun tak signifikan. Pasalnya, sertifikasi memberi nilai tambah yang menguntungkan bagi tenant.
“Gedung bersertifikasi ESG memang menjadi pertimbangan bagi beberapa tenant,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).
Menurutnya, permintaan tenant akan ruang perkantoran di gedung bersertifikat hijau mengalami peningkatan sebesar 1%. Namun, tingkat permintaan akan ruang perkantoran hijau ini terbilang masih minim jika dibandingkan dengan gedung non green building.
Ruang perkantoran yang telah bersertifikat hijau ini dilirik oleh perusahaan multinasional meskipun tidak semua. Sementara itu, sebagian besar perusahaan nasional dinilai belum tertarik menempati gedung perkantoran hijau. Adapun perusahaan yang mendominasi permintaan ruang perkantoran hijau yakni sektor energi terbarukan dan multinasional.
Baca Juga
Gedung perkantoran hijau menawarkan penghematan energi melalui asset enhancement untuk memperbaiki performa sistem penyejuk ruangan atau AC (air conditioner) pada gedung. Dengan performa lebih baik, maka energi yang digunakan untuk memutar sistem menjadi lebih rendah dan menghemat biaya-biaya energi.
Gedung hijau juga menggunakan recycled water sehingga air yang bisa digunakan kembali untuk kehidupan di dalam gedung tersebut sehingga penggunaan air akan lebih rendah. Adapun air daur ulang berasal dari konsumsi dalam gedung yang kemudian digunakan untuk penyiraman air di toilet, tanaman, hingga air cooling tower.
Dengan sejumlah penghematan dari sisi energi listrik dan air, tentunya dapat memengaruhi biaya operasional atau service charge yang berkurang. Hal ini membuat membuat harga rental secara keseluruhannya menjadi lebih baik juga.
“Gedung hijau menawarkan hemat energi sehingga berdampak pada biaya listrik dan air sehingga diharapkan tenant bisa menurunkan biaya kehidupan di dalam gedung,” katanya.
Kendati demikian, terdapat tantangan biaya untuk mensertifikasi gedung perkantoran menjadi hijau. Pasalnya, butuh biaya yang besar untuk menjadikan gedung perkantoran bersertifikat hijau.
Gedung perkantoran harus memenuhi kualifikasi standar konsep hijau termasuk rancangan awal, tata letak, penggunaan material bangunan yang lebih baik, dan pemeliharaan berkala yang lebih intens selama beroperasional. Setelah itu, baru diajukan green building ke pihak auditor untuk dilakukan penilaian sertifikasi.
“Cost untuk menjadikan gedung itu green building bukanlah sesuatu yang murah. Sertifikasi green building umumnya dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran baru dan pastinya gedung baru secara harga lebih mahal dari gedung lama. Namun demikian, jika statusnya sama-sama gedung baru, green building sedikit lebih mahal tapi tidak signifikan,” ucap Dessy.
Sementara itu, CEO PT Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono menuturkan tren permintaan untuk gedung perkantoran hijau terus berlangsung karena tekanan dari para korporasi multinasional yang memiliki policy mandatory untuk menempati gedung kantor dengan aspek kesinambungan (sustainability) terutama pada gedung grade A dan premium grade A.
Para perusahaan besar dan multinasional kebanyakan dari mereka mulai mencari ruang perkantoran yang memenuhi standar keberlanjutan dan ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen ESG. Adapun perusahaan multinasional tersebut berasal dari sektor sektor finansial, pertambangan, jasa, consumer goods, dan teknologi.
“Jadi banyak gedung eksisting grade A yang melakukan upgrade ke gedung bersertifikat green building. Rerata semua gedung premium grade A sudah memiliki sertifikat green building. Tren sewa perkantoran di Jakarta semakin dipengaruhi oleh konsep gedung ramah lingkungan,” tutur kepada Bisnis.
Menurutnya, gedung dengan sertifikasi hijau seperti green mark yang dirilis oleh Building and Construction Authority (BCA) Of Singapore, Leadership In Energy and Environmental Design (LEED) yang dirilis oleh United State Green Building Council, maupun Green Building Council Indonesia (GBCI), cenderung lebih diminati karena menawarkan efisiensi energi, kualitas udara yang lebih baik, dan dampak lingkungan yang lebih rendah.
Selain itu, gedung ramah lingkungan juga menarik karena dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang melalui efisiensi energi dan air, serta meningkatkan produktivitas karyawan melalui lingkungan kerja yang sehat.
“Para penyewa semakin sadar akan dampak lingkunga dan keberlanjutan. Terkait dengan harga sewa belum ada kenaikan untuk ruang perkantoran hijau, masih stabil. Harga transaksi sewa ruang kantor hijau dengan yang tidak, tidak ada perbedaan, jadi predikat green building bukan menjadi penentu harga sewa,” ujar Hendra.
Senior Advisor Research Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menuturkan pada awal tahun 2024, stok perkantoran hijau di Central Business District (CBD) Jakarta tercatat mengalami peningkatan sekitar 5%. Kenaikan stok perkantoran hijau juga terjadi pada tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut diikuti dengan peningkatan okupansi perkantoran hijau menjadi 72% di semester awal tahun 2024. Stok perkantoran hijau di CBD Jakarta saat ini sekitar lebih dari 1 juta meter persegi.
Namun demikian, jumlah ruang perkantoran hijau di Indonesia masih terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Kuala Lumpur yang memiliki green building mencapai 19 juta meter persegi hingga 30 juta meter persegi.
Berdasarkan pengamatan Knight Frank Indonesia, tren permintaan perkantoran hijau cukup stabil dan cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan, perkantoran hijau menjadi pilihan bagi perusahaan global yang umumnya memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Menurutnya, permintaan ruang perkantoran hijau masih didominasi perusahaan multinasional dengan pertumbuhan yang cukup stabil. Hal ini karena kepedulian perusahaan multinasional memiliki portofolio aset hijau berkelanjutan dan merupakan komitmen dalam mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.
“Saat ini gedung perkantoran yang bersertifikat green building umumnya datang dari sektor keuangan, dan perusahaan multinasional,” ucapnya kepada Bisnis.
Dia memproyeksikan ke depannya, prospek perkantoran hijau akan menjadi pertimbangan yang penting dalam pengambilan keputusan korporat. Hal ini karena kepedulian terhadap keberlanjutan mulai menjadi perhatian bersama.
“Permintaan terhitung cukup stabil meski di tengah stok yang terus bertambah sejak tahun 2021. Sementara itu, terkait rerata harga sewa perkantoran hijau juga relatif stabil dalam 3 tahun terakhir,” tuturnya.
Associate Director Occupier Strategy and Solutions Knight Frank Indonesia Rina Martianti menambahkan minat perusahaan multinasional terhadap gedung bersertifikat hijau terus meningkat sejalan dengan arahan dari perusahaan global untuk mendorong prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, perusahaan multinasional kian mempertimbangkan untuk menyewa ruang perkantoran yang bersertifikat hijau. Hal ini membuat beberapa penyewa di gedung perkantoran grade B dengan luasan besar melakukan penyesuaian dengan pindah ke gedung hijau dengan sertifikasi hijau.
“Pemilik gedung perkantoran harus beradaptasi untuk memenuhi permintaan penyewa. Beradaptasi dengan permintaan gedung sertifikat hijau yang sedang tren merupakan keharusan,” ujarnya.
Dalam kurun dua tahun terakhir, harga sewa gedung perkantoran berbasis ESG di CBD Jakarta sekitar 35% lebih tinggi dari gedung non-ESG. Gedung berbasis ESG di CBD Jakarta tersebut umumnya masih tergolong gedung baru yang dilengkapi teknologi mutakhir untuk penghematan energi.
“Penyewa akan berpikir gedung ESG harga sewanya lebih mahal ketimbang non sertifikat green building karena umumnya merupakan gedung premium grade A dan grade A,” ucap Rina.
Terpisah, Head of Office Services Colliers Indonesia Bagus Adikusumo berpendapat permintaan gedung bersertifikasi green building dilakukan oleh penyewa melalui program ESG initiatives.
“Bagian environment dari konsep ESG lah yang membuat banyak perusahaan multinational mulai mewajibkan kantor cabang mereka di seluruh dunia untuk berkantor di gedung yang memiliki sertifikat green building,” tuturnya kepada Bisnis.
Menurutnya, mulai saat ini dan ke depannya, gedung di Jakarta yang bersertifikat green building menjadi pilihan tempat perusahaan asing ini bekerja.
Oleh karena itu, saat ini mulai banyak pengembang gedung kantor yang mendaftarkan gedung kantor mereka untuk mendapatkan sertifikat green building. Hal ini sudah menjadi persyaratan banyak perusahaan multinational.
Terkait dengan harga sewa ruang perkantoran di gedung bersertifikat hijau tidak berbeda dengan gedung yang belum bersertifikat. Hal ini disebabkan oleh keadaan pasar perkantoran yang masih over supply.
“Akan tetapi, setelah keadaan pasar perkantoran seimbang antara pasok dan permintaan, kondisi perekonomian Indonesia mumpuni, serta faktor eksternal kondusif, maka gedung dengan sertifikat green building di lokasi yang sama akan memiliki harga sewa lebih tinggi jika dibandingkan dengan gedung yang tidak bersertifikat,” terang Bagus.
