Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu pencapaian penting dalam pertemuan Konferensi Iklim COP29 di Baku, Azerbaijan pada November 2024 adalah kesepakatan mengenai pasar karbon global.
Setelah pembahasan selama hampir satu dekade, negara-negara akhirnya menyepakati elemen-elemen utama yang menetapkan bagaimana pasar karbon akan beroperasi di bawah Perjanjian Paris. Hal ini memungkinkan perdagangan karbon antarnegara berjalan secara penuh.
Pada mekanisme perdagangan karbon antarnegara (Pasal 6.2), keputusan COP29 memberikan kejelasan mengenai bagaimana negara-negara akan memberi lampu hijau perdagangan kredit karbon dan bagaimana pemantauan perdagangan ini akan berfungsi.
Selain itu, jaminan terhadap integritas lingkungan diberikan melalui tinjauan teknis yang transparan dan menyeluruh sejak awal, demikian tertulis dalam laporan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim atau UN Climate Change.
Indonesia menjadi satu dari segelintir negara anggota PBB yang telah menjalankan mekanisme perdagangan karbon atau emissions trading system (ETS) secara domestik. Sepanjang 2024, total nilai karbon yang diperdagangkan di Indonesia mencapai Rp19,72 miliar. Nilai tersebut lebih rendah daripada 2023 yang menembus Rp30,90 miliar.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), volume karbon yang ditransaksikan pada periode 12 bulan 2024 bertengger di 412.186 ton CO2 ekuivalen, kembali turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 494.254 ton CO2 ekuivalen.
Baca Juga
Jika diakumulasi, maka total karbon yang diperdagangkan sejak September 2023 sampai akhir 2024 berjumlah 906.440 ton CO2 ekuivalen dengan nilai total Rp50,62 miliar.
Menyitir data Carbon Pricing Dashboard Bank Dunia (World Bank), setidaknya terdapat 36 ETS atau bursa karbon yang beroperasi secara nasional maupun regional di seluruh dunia.
Data Bank Dunia memperlihatkan bahwa perdagangan karbon di bursa telah mencakup 19% emisi global. Jangkauan itu setara dengan 8,69 gigaton CO2 ekuivalen.
Berikut beberapa negara dengan aktivitas perdagangan karbon.
China
Bursa karbon China (China national ETS) yang meluncur pada 2021 mengatur lebih dari 2.000 perusahaan dari sektor pembangkit listrik dengan emisi tahunan lebih dari 26.000 ton CO2, termasuk pembangkit listrik kombinasi panas dan daya, serta pembangkit listrik milik sendiri di sektor lain.
Bursa karbon China dikembangkan dengan mengacu pada proyek pilot yang diterapkan di delapan wilayah, termasuk Shenzhen, Beijing, Shanghai, dan Fujian. Perdagangan karbon di China mencakup 32% dari total emisi yang dihasilkan wilayahnya. Volume ini setara dengan 9,3% dari emisi global.
Adapun harga karbon di pasar China terpantau tumbuh dari 58,5 renminbi pada 2021 menjadi 90,97 renminbi atau sekitar US$12,57 per unit. Pada akhir 2023, volume kumulatif perdagangan di bursa karbon China mencapai 442 juta ton dengan nilai sebesar 24,92 miliar yuan. Nilai itu setara dengan US$3,50 miliar berdasarkan data resmi.
Bursa karbon China menargetkan cakupan pada delapan sektor penghasil emisi terbesar, yaitu pembangkit listrik, baja, bahan bangunan, logam non-ferrous, petrokimia, kimia, kertas, dan penerbangan sipil. Seluruh sektor ini secara kumulatif menyumbang 75% dari total emisi di China.
Uni Eropa
Blok yang menaungi negara-negara di kawasan Eropa ini tercatat menjadi yang paling awal menerapkan mekanisme perdagangan karbon. Saat ini, perdagangan karbon Uni Eropa menyasar emisi dalam scope 1 dari aktivitas di sektor energi, manufaktur, industri, dan penerbangan intra-Eropa (termasuk penerbangan dari Uni Eropa ke Inggris).
EU ETS mencakup emisi CO2, serta emisi gas lainnya dari aktivitas tertentu. Setiap sektor atau aktivitas memiliki ambang batas tertentu untuk partisipasi. Sejauh ini, pasar karbon Uni Eropa menjangkau volume emisi yang setara dengan 2,59% emisi karbon global.
Harga rata-rata emisi karbon yang diperdagangkan tercatat fluktuatif. Rata-rata harga mencapai posisi tertinggi pada 2022 dengan banderol 88,55 euro per unit. Harga ini lantas merosot menjadi 57,03 euro pada 2023.
Jepang
Jepang tidak memiliki mekanisme perdagangan karbon nasional, tetapi ia memiliki Saitama ETS yang berada di level daerah dan telah beroperasi sejak 2018.
Perdagangan karbon Saitama menetapkan batasan pengurangan emisi karbon untuk gedung besar dan pabrik. Setiap fasilitas memiliki batas emisi yang disebut "baseline", yang dihitung berdasarkan emisi historis mereka. Jika emisi suatu fasilitas melebihi batas ini, mereka harus membeli dan menyerahkan izin karbon untuk menutupi kelebihan emisi tersebut.
Saitama ETS mencakup sekitar 600 entitas di sektor industri dan gedung komersial. Namun, fasilitas yang emisinya tidak melebihi batasan tidak perlu membeli izin.
Selain itu, pengguna energi kecil dan gedung residensial tidak perlu mengikuti program ini. Program ini juga terhubung dengan sistem serupa di Tokyo, sehingga kredit karbon dapat dipertukarkan antara keduanya.
Sejak diluncurkan pertama kali, harga karbon yang diperdagangkan di Saitama ETS terpantau turun hingga 78%, dari awalnya 650 yen per unit menjadi 144 yen. Adapun bursa karbon ini menjangkau 18% emisi di kawasan Saitama yang ekuivalen dengan 0,01% emisi global.
Korea Selatan
Korea Selatan meluncurkan sistem perdagangan emisi nasionalnya pada 2015 dan menjadi sistem cap-and-trade pertama di Asia Timur. Jumlah izin emisi ditentukan secara top-down, dan entitas yang tercakup harus menyerahkan izin untuk semua emisi mereka.
Emisi yang berada dalam cakupan perdagangan di Korea Selatan adalah CO2, metana (CH4), N2O, PFCs, HFCs, dan SF6 dari sektor industri, energi, gedung, penerbangan domestik, sektor publik, dan sampah.
Perdagangan emisi di Korea Selatan kini mencakup 89% dari total emisi yang dihasilkan atau setara dengan 1,2% emisi global.
Inggris
Perdagangan karbon di Inggris mulai berlaku pada Januari 2021, seiring dengan keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa. Emisi yang diperdagangkan dan diverifikasi saat ini mencakup sekitar seperempat dari total emisi gas rumah kaca (GRK) teritorial Inggris.
Fase pertama dari bursa karbon Inggris berlangsung hingga 2030 dan mencakup sekitar 1.000 instalasi di sektor tenaga dan industri, serta sekitar 400 operator pesawat. Adapun rumah sakit dan bisnis dengan emisi kurang dari 25 kilo ton CO2e per tahun dapat memilih untuk tidak bergabung dalam mekanisme perdagangan ini.
Harga karbon acuan Inggris diperdagangkan di harga rata-rata 35,86 pound sterling per ton pada 2023. Inggris berencana menambah pengapalan dan pelayaran dalam sektor yang dijangkau dalam perdagangan karbon mulai 2026.
.jpg?w=300&h=221)
