Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan 100% pasokan listrik Indonesia bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dalam 10 tahun ke depan.
Ambisi yang disampaikan Prabowo dalam pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025) itu dinilai memerlukan rencana teknis dan kebijakan yang konkret untuk dapat terealisasi.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengemukakan bahwa Indonesia sejatinya memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai sekitar 3.800 gigawatt (GW).
Dengan pemanfaatan yang optimal, IESR mengestimasi target 100% energi terbarukan di sektor kelistrikan bahkan dapat tercapai pada 2040, meski tantangannya tidak kecil. Fabby menambahkan, pada tahap awal, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu diperbesar.
“Visi Pak Prabowo menunjukkan niat dan tekad yang besar bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi. Namun, visi ini harus segera diterjemahkan ke dalam rencana teknis dan peta jalan yang jelas oleh para menteri pembantu Presiden,” kata Fabby dalam keterangan tertulis.
Kajian IESR menunjukkan Indonesia memiliki potensi energi surya antara 3,3 terawatt peak (TWp) hingga 20 TWp yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik andal bagi 5.500 desa yang belum memiliki akses listrik memadai, mengoptimalkan potensi 655 GW PLTS atap di bangunan rumah seluruh Indonesia dan memanfaatkan 300 GW potensi PLTS terapung di perairan nasional.
Baca Juga
IESR menyebutkan PLTS menjadi pilihan paling strategis dalam tahap awal percepatan transisi energi. Pemanfaatan PLTS atap dinilai sebagai cara tercepat dan termurah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.
Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya terkait kuota PLTS di sistem kelistrikan, serta peninjauan kembali pemberlakuan Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.
“Jika langkah regulasi ini segera diambil, akselerasi energi terbarukan dapat dimulai dari sekarang, membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Fabby.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengemukakan adopsi EBT dalam sistem kelistrikan nasional adalah bagian dari langkah untuk memperkuat ketahanan energi sebagai kedaulatan bangsa. Tak hanya EBT, pemerintah juga akan menggenjot produksi minyak dan gas (migas).
“Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus mencapai 100% pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat,” kata Prabowo.
Seiring dengan ambisi ini, Prabowo juga berjanji akan menjaga harga energi dan memastikan distribusi subsidi energi yang tepat sasaran dan adil. Dia turut mewanti-wanti agar subsidi energi tidak dinikmati oleh kelompok golongan yang mampu.
Dalam hal EBT, pemerintah akan mempercepat implementasi energi bersih. Prabowo menargetkan Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Dia optimistis target tersebut akan dicapai lebih cepat dari target net zero emission (NZE) 2060.
"Energi baru terbarukan adalah masa depan, kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bioenergi," ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden ke-8 RI ini juga akan memastikan agar rakyat Indonesia dari kota hingga desa menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan pada 2026 dukungan fiskal pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp402,4 triliun.
Untuk itu, berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa," pungkasnya.
