Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan meluncurkan rencana investasi berbasis Result-Based Contribution (RBC) kerja sama Indonesia dengan Norwegia tahap keempat dan layanan dana masyarakat untuk lingkungan (small grant) periode ketiga.
Kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Norwegia telah menghasilkan pendanaan RBC sebesar US$216 juta selama periode 2023-2025. Pembayaran berbasis hasil atau disebut sebagai RBC tersebut dilaksanakan atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi sebesar 43,2 juta ton karbon dioksida (CO2) pada periode 2016 hingga tahun 2020.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah berkomitmen dalam mengintegrasikan program Forests and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 ke dalam prioritas pembangunan nasional. FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) dapat melakukan penyerapan lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan pada 2030.
Hal ini sebagai upaya untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan lestari, peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis lanskap untuk memperkuat penyerapan karbon, peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem gambut melalui revegetasi dan peningkatan tata air dengan partisipasi masyarakat, serta penguatan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Menurutnya, FOLU merupakan sektor vital untuk memperkuat implementasi Paris Agreement dan mencapai target penurunan emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yakni 31,89% atau setara 915 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2eq) secara mandiri dan 43,20% atau setara 1,24 juta ton CO2eq dengan dukungan internasional.
“Keseimbangan tiga pilar ekologi, ekonomi, dan sosial perlu menjadi perhatian kita bersama untuk masa depan. Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional maupun RPJMN, telah meletakkan fondasi untuk menurunkan intensitas emisi menuju Indonesia Net Zero Emission 2060,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (29/8/2025).
Baca Juga
Untuk itu, rencana RBC tahap keempat ini bertujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif mendukung pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 dan komitmen internasional dalam kerangka Paris Agreement. Guna mendukung pelaksanaan good forest governance tersebut, diperlukan inovasi dan kolaborasi multi-pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga swasta, kalangan akademisi, CSO, dan juga masyarakat.
"Pemerintah fokus kepada sejumlah upaya tidak hanya layanan pengelolaan hutan lestari yang lebih terbuka dan transparan tapi juga melibatkan masyarakat. Ini termasuk di dalamnya menjaga hutan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan masyarakat adat dalam Perhutanan Sosial sehingga ini juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Untuk diketahui, Indonesia mendapatkan RBC dari Pemerintah Norwegia dalam kegiatan terkait penanganan perubahan iklim dan sektor kehutanan. Untuk tahap pertama atau RBC-1 disalurkan mencapai US$56 juta, tahap dua dan tiga mencapai US$100 juta, dan RBC-4 mencapai US$60 juta sehingga total yang telah diterima Pemerintah Indonesia mencapai US$216 juta. Bentuk implementasi RBC tahap 1, tahap 2 dan tahap ketiga termasuk penanaman 4,6 juta bibit tanaman di areal seluas 11.215 hektare dan pelibatan masyarakat sebanyak 35.180 orang dalam 383 kelompok dimana dihasilkan penyerapan karbon 21.000 ton CO2e dan penyelesaian 40 konflik tenurial.
Kementerian Kehutanan bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) meluncurkan layanan dana masyarakat untuk lingkungan periode ketiga. Layanan ini merupakan hibah kecil (small grant) yang diberikan kepada masyarakat, kelompok, atau organisasi penggerak lingkungan melalui penyelenggaraan kegiatan inklusif berbasis pelestarian lingkungan.
Kementerian Kehutanan melalui BPDLH kembali menyalurkan pendanaan senilai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar untuk para pegiat lingkungan. Pengusulan kegiatan layanan dana masyarakat untuk lingkungan periode ketiga dibuka mulai 28 Agustus hingga 1 September 2025.
Hibah ini bertujuan untuk mendukung inisiatif-inisiatif lingkungan di tingkat tapak (grass root) dan menciptakan inovasi yang relevan dengan target pencapaian FOLU Net Sink 2030. Layanan ini merupakan implementasi dari Rencana Investasi FOLU Net Sink 2030 melalui dukungan dana kerja sama Indonesia-Norwegia tahap kedua dan ketiga yang menyatakan penyaluran dana dilakukan melalui dua skema yaitu skema hibah regular dan skema small grant.
"Kita berharap tentu semua pihak, masyarakat adat, NGO lokal, universitas, gerakan pemuda, gerakan-gerakan sosial lainnya dapat mengakses program small grant ini," ucapnya.
Langkah pendanaan itu dilakukan mengingat pemerintah menyadari upaya penting dilakukan banyak individu dan kelompok masyarakat di tingkat tapak untuk menjaga lingkungan dan melestarikan hutan. Upaya tersebut berkontribusi demi mencapai kondisi penyerapan lebih besar dibandingkan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030.
"Intinya adalah bagaimana program ini dapat memastikan bahwa hutan kita tetap lestari tentu pembangunan tidak boleh berhenti dan kesejahteraan masyarakat itu pasti," tutur Raja Juli.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto berharap layanan dana masyarakat untuk lingkungan dapat mendukung gerakan-gerakan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara kolektif pada tingkat tapak.
"Melalui layanan dana masyarakat untuk lingkungan periode ketiga ini, kami terus berkomitmen untuk mendukung aksi nyata para pegiat lingkungan di seluruh pelosok Indonesia. Pendanaan ini merupakan wujud nyata penyaluran dana hasil pencapaian iklim Indonesia yang inklusif, langsung menyentuh akar rumput, baik individu maupun kelompok. Dengan demikian, upaya kita untuk menurunkan emisi dan mencapai FOLU Net Sink 2030 menjadi lebih merata, adil, dan berdampak luas," terangnya.
Sejak diluncurkan pada Agustus 2024, layanan dana masyarakat untuk Lingkungan telah menyalurkan dana kepada masyarakat pegiat lingkungan sebanyak dua periode. Total penerima layanan sebanyak 383 penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari individu, kelompok tani hutan, penerima kalpataru, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh kehutanan mandiri, dan para pegiat lingkungan lainnya. Adapun total pendanaan yang disalurkan lebih dari Rp12 miliar.
Wakil Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Kristian Netland mengatakan pihaknya mengapresiasi usaha Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca dan bangga telah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai FOLU Net Sink 2030. Indonesia dan Norwegia pada tahun ini sudah memperpanjang kerja sama dalam penanganan perubahan iklim dan sektor kehutanan diperpanjang hingga 2030.
"Hutan di Indonesia akan menjadi mitra yang penting untuk menangani perubahan iklim," ujarnya.
