Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mengkonsolidasi sejumlah isu yang akan dibawa ke Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-30 (COP30) di Belem Brasil pada November mendatang.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan terdapat sejumlah isu yang akan dibahas dalam COP30, salah satunya termasuk pengurangan emisi, pengawasan dan evaluasi.
"Yang akan menjadi pembicaraan juga terkait pendanaan iklim. Ini memang suatu hal yang mungkin banyak janji tanpa realisasi," ujarnya dilansir Antara, Rabu (27/8/2025).
Dia mengungkapkan terdapat janji pendanaan untuk negara berkembang dari negara maju sebesar US$30 miliar per tahun yang seharusnya ditingkatkan menjadi US$100 miliar. Namun, pendanaan jangka panjang tersebut tidak terealisasi sampai tahun 2020 dan baru terealisasi di tahun 2022 meski besaran jumlahnya tak sesuai dengan komitmen awal.
Di sisi lain, juga tengah didorong realisasi New Collective Quantified Goal (NCQG) yang seharusnya dilakukan setelah 2025 dengan nilai US$300 miliar per tahun dari alokasi dana US$1,3 triliun yang diusulkan dalam COP29 di Baku, Azerbaijan pada 2024.
Pada COP30, juga akan dilakukan promosi perdagangan karbon RI dalam upaya mendukung aksi iklim di dalam negeri.
Baca Juga
"Kami ingin di COP ini mendorong lagi yang dinamakan Baku to Belem Roadmap, kita ingin mendorong lagi pendanaan menjadi US$1,3 triliun dari negara maju ke negara-negara berkembang. Kami juga akan fokus dengan penjualan, karena ada sesi khusus untuk seller meet buyers, di mana mungkin kita akan menjelaskan dan mendorong agar adanya penjualan karbon," kata Diaz.
Nantinya, akan ada pertemuan di Paviliun Indonesia untuk menjabarkan potensi perdagangan karbon di Tanah Air termasuk karbon hayati (nature based) termasuk dari sektor kehutanan dan kelautan serta yang berasal dari sektor lain termasuk energi.
Beberapa negara sudah memperlihatkan ketertarikan terkait dengan potensi perdagangan karbon di Indonesia termasuk Norwegia yang sudah menyatakan tertarik untuk membeli karbon sebesar 12 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Namun, skema yang dipertimbangkan sedikit berbeda dari membeli langsung karbon tetapi dilakukan dalam bentuk investasi untuk proyek pembangunan berkelanjutan termasuk energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Norwegia bersedia untuk mensubsidi proyek-proyek solar panel yang tidak ada economic viability sehingga proyek itu bisa berjalan," ucapnya.
Selain itu, juga terdapat potensi kerja sama karbon dengan Korea Selatan untuk kredit karbon dari sektor kelapa sawit dan dengan Jepang untuk Renewable Energy Certificates (RECs).
"Korea juga sudah menyatakan interest terkait carbon credit dari POME (Palm Oil Mill Effluent) dari sektor kelapa sawit. Nanti kita akan lihat konvensionalisasinya seperti apa karena kita sudah punya MoU sebenarnya dengan Korea sebelumnya yang akan expire pada 2026," tuturnya.
Indonesia tengah memproses perjanjian pengakuan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan salah satu badan standar dan registrasi pasar karbon Verra, setelah sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Gold Standard pada tahun ini.
"Kami akan dorong perdagangan karbon lebih besar lagi, artinya MRA-MRA dengan international standard, semoga bisa terus kita lakukan," ujar Diaz.
Selain itu, Indonesia juga mendorong isu peninjauan dan penilaian aksi iklim kolektif lewat Global Stocktake (GST) dan membawa target pengurangan emisi nasional yang baru lewat Second Nationally Determined Contribution (NDC) dalam COP30.
