Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan peningkatan pelaporan mitigasi perubahan iklim dan emisi oleh pemerintah daerah dalam upaya memetakan potensi nilai ekonomi karbon di masing-masing wilayah.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto mengatakan pemerintah lewat KLH tengah mengembangkan versi baru dari Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk mempermudah laporan data terkait aksi penanganan perubahan iklim.
"Kita harus bisa mengintegrasikan beberapa fitur dari pelaporan ini. Termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kemudian orang mau melakukan pembiayaan atas proyek-proyek karbon, pendanaan untuk proyek karbon, dia harus tahu sebenarnya potensi yang bisa dia dapat, misalnya dari daerah itu apa," ujarnya, Senin (25/8/2025).
Dia mengingatkan dengan pendataan yang baik mengenai penyimpanan cadangan karbon dan aksi mitigasi serta potensi emisi yang dapat dikurangi sehingga mendapatkan gambaran potensi perdagangan karbon yang bisa dimiliki di masing-masing daerah.
Dalam bagian pengembangan versi baru SRN PPI, pihaknya juga menargetkan integrasi dengan sistem pelaporan lain, termasuk aplikasi pemantauan aksi pembangunan rendah karbon AKSARA yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.
Tujuannya tidak hanya untuk memastikan kesamaan data yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan terutama terkait dengan potensi pendanaan karbon.
Baca Juga
"Yang kemudian kita juga perlu sadari sekarang, banyak sebenarnya potensi proyek-proyek karbon yang ada. Cuma kemudian kita belum tahu. Teman-teman daerah belum melihat potensinya, sementara juga dari pusat kami juga belum bisa memberikan arahan yang lebih spesifik, yang lebih jelas karena kita juga nggak tahu potensinya," ucapnya.
SRN PPI diharapkan dapat menjadi sistem yang mendukung pengambilan keputusan tersebut. Versi baru dari SRN PPI sebagai pusat data iklim nasional dalam bagian upaya Indonesia mencapai target pengurangan emisi. Hal ini terkait pengembangan perdagangan karbon nasional yang sudah mulai dilakukan secara domestik sejak 2023 dan perdagangan internasional yang dimulai sejak awal 2025.
"Pemerintah saat ini sedang mengembangkan versi baru dari SRN PPI. Pengembangan ini didasarkan pada latar belakang sebagai pertimbangan, yaitu pertama, kebutuhan sistem yang lebih modern, adaptif dan user-friendly," katanya.
Pengembangan tersebut dimaksudkan agar dapat mempermudah para pelapor dari berbagai latar belakang untuk mengakses dan memasukkan data. Sistem baru juga menargetkan akurasi, konsisten dan keterlacakan data sebagai bagian dari transparansi. KLH juga menargetkan integrasi dengan sistem informasi lain terkait penanganan perubahan iklim untuk memastikan SRN PPI menjadi pusat data iklim nasional yang lebih kuat.
Fitur-fitur baru akan disiapkan untuk memudahkan proses verifikasi, memberikan visualisasi data yang lebih jelas, serta mendukung analisis berbasis bukti dalam pengambilan keputusan.
Sistem terbaru akan memperkuat mekanisme tracking terhadap kemajuan pelaksanaan dari aspek yang tertuang dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution (NDC) termasuk pencapaian target sektoral serta capaian adaptasi dan dukungan internasional yang masuk ke Indonesia.
"Nanti data yang ada di SRN ini tidak hanya data kosong bisa digunakan untuk mengetahui capaian energi kita sudah sampai mana dan harus tingkatkan yang mana," tuturnya.
