Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menggandeng perguruan tinggi untuk merumuskan instrumen kebijakan berbasis keilmuan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan landasan keilmuan berguna untuk memastikan seluruh mekanisme yang ditempuh tidak menyalahi tata kelola dan merusak kelestarian lingkungan.
"Kami patut bekerja sama dengan memperkuat fungsi kajian akademisinya, itu menjadi dasar penting bagi kami di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat akan membangun instrumen," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, terdapat peran strategis intelektual dalam menghadapi tantangan global (polycrisis) dan mengawal terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Polycrisis adalah kondisi ketika berbagai krisis besar seperti iklim, energi, pangan, kesehatan, hingga geopolitik terjadi bersamaan dan saling memperparah dampaknya. Situasi ini membuat tantangan global menjadi semakin kompleks karena satu krisis dapat memperburuk krisis lain, misalnya perubahan iklim yang memicu kerawanan pangan dan konflik sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan kepemimpinan visioner untuk membangun resiliensi bangsa menghadapi era penuh ketidakpastian.
"Dunia saat ini tengah menghadapi apa yang disebut sebagai polycrisis, tumpang tindih krisis iklim, energi, pangan, kesehatan, hingga geopolitik yang saling memperkuat dampak satu sama lain. Indonesia tidak kebal dari situasi ini. Justru di tengah tantangan inilah, perguruan tinggi dan para mahasiswa pascasarjana memiliki peran strategis untuk menjadi motor perubahan," katanya.
Mengutip laporan UNEP 2024 Navigating New Horizons, dunia sedang jauh tertinggal dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Untuk itu, diperlukan langkah nyata dalam membangun resiliensi bangsa melalui kebijakan berbasis bukti, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor (pentahelix).
Baca Juga
"Indonesia sudah menargetkan agenda strategis seperti pencapaian FOLU Net Sink 2030, transisi energi berkeadilan, dan ekonomi sirkular. Semua ini membutuhkan kontribusi nyata dari kampus, baik dalam bentuk riset, inovasi teknologi hijau, maupun penguatan literasi publik. Mahasiswa pascasarjana harus menjadi intelektual yang bukan hanya akademis, tetapi juga mampu menavigasi kompleksitas zaman," ucapnya.
Menurutnya, perlu transformasi menuju Industri 5.0 yang berpusat pada manusia, keberlanjutan, dan resiliensi. Perguruan tinggi harus menjadi pusat pengetahuan (knowledge hub) sekaligus etika publik agar perkembangan teknologi tidak menimbulkan kesenjangan baru melainkan menjadi instrumen solusi untuk kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
"Indonesia Emas 2045 hanya bisa diwujudkan apabila kita melahirkan intelektual pascasarjana yang profesional dalam bidangnya, berintegritas menjunjung etika, dan visioner melihat tren global. Anda semua yang hadir di sini adalah calon pemimpin yang akan mengarahkan bangsa ini melewati era penuh ketidakpastian," tuturnya.
Dia menilai peran dari lulusan universitas sangat penting di dalam perumusan instrumen kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum yang menyangkut lingkungan hidup di masing-masing daerah, melalui gubernur, bupati, dan wali kota.
"Secara aktual di lapangan, mampu menjawab persetujuan lingkungan yang harus diberikan atau tidak diberikan kepada suatu kegiatan atau prouek, ini sesuatu yang secara umum," ucapnya.
Hanif berharap para mahasiswa harus mampu berperan aktif membantu pemerintah dalam merealisasikan sistem pengolahan energi dan pemanfaatan teknologi berbasis lingkungan. Dia berkomitmen memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan polycrisis sekaligus mengawal transformasi menuju pembangunan inklusif, adil, dan berkelanjutan.
"Kajian berbasis keilmuan juga menyangkut tentang bagaimana pemberlakuan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak pelanggar kebijakan. Oleh karena itu kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi barang wajib yang harus diteruskan. Mungkin hampir 90% instrumen kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dilandasi ilmiah. Jadi, ilmiah otoritanya demikian kental di dalam Kementerian Lingkungan Hidup," terang Hanif.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menambahkan integrasi sains perlu menjadi dasar pembuatan kebijakan lingkungan hidup dan menyoroti perlunya masukan dari akademisi menghadapi sejumlah isu yang terjadi saat ini termasuk sampah dan pencemaran.
"Kami sangat perlu masukan dari institusi akademis agar kebijakan bisa evidence based dan scientific-based, sehingga dapat menjadi dasar dan menyeimbangkan dorongan-dorongan politis dalam pengambilan kebijakan," tuturnya.
Kebijakan berbasis sains itu diperlukan ketika Indonesia saat ini menghadapi sejumlah isu terkait lingkungan hidup, mulai dari sampah sampai dengan pencemaran laut dan sungai. Untuk menghadapi beragam tersebut, dia meminta dukungan ilmiah dalam menyusun kebijakan publik khususnya dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya Widodo menekankan pentingnya peningkatan jumlah dan kualitas lulusan pascasarjana. Pasalnya, Indonesia baru memiliki sekitar 0,45% penduduk yang bergelar pascasarjana. Angka ini masih sangat rendah jika ingin sejajar dengan negara maju dengan angka 9% hingga 10%. Oleh karena itu, pendidikan pascasarjana perlu terus diperkuat, sebab peran ilmu pengetahuan dan riset saintifik sangat vital dalam menghadapi tantangan global dan mendorong Indonesia menjadi bangsa yang unggul.
