Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa dan Prancis memberikan dana hibah sebesar 14,7 juta euro atau setara Rp249,01 miliar (kurs 1 euro= Rp16.945) guna membantu upaya transisi energi Indonesia.
Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean, Fabien Penone menuturkan, dana ini merupakan bentuk komitmen kolektif Uni Eropa dan Prancis untuk masa depan rendah karbon yang berkelanjutan.
Dia menjelaskan, hibah ini diberikan melalui program Indonesia Energy Transition Facility (IETF) yang dirancang oleh Badan Pembangunan Prancis atau Agence Française de Développement (AFD). Penone menuturkan, IETF dibentuk sebagai dukungan untuk implementasi transisi energi Indonesia pada Just Energy Transition Partnership (JETP).
Dia memaparkan, hibah ini diberikan oleh Uni Eropa dan Prancis melalui AFD. Melalui program dengan jangka waktu 5 tahun ini, UE dan Prancis memberikan hibah sebesar total 14,7 juta euro.
"Sumber dana hibah tersebut ada dua. Uni Eropa menyediakan sebesar 10,6 juta euro, sedangkan AFD berkontribusi sebanyak 4,1 juta euro," jelasnya dalam acara Kick-off Meeting Indonesia Energy Transition Facility di Jakarta pada Rabu (5/2/2025).
Penone menuturkan, program IETF terbagi menjadi dua komponen. Pertama, dukungan kebijakan publik transisi energi bersama instansi pemerintah terkait, yakni Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kedua, program ini juga akan membantu persiapan dan pelaksanaan proyek, dukungan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi.
Baca Juga
Dia mengatakan, IETF akan mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan energi dan iklimnya, dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi warganya. Fasilitas ini, selaras dengan visi transisi energi yang berkeadilan, bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, melindungi lapangan kerja, dan mendukung masyarakat rentan.
"Melalui kolaborasi ini, gabungan keahlian Indonesia, Perancis, AFD, dan Uni Eropa akan dimanfaatkan untuk mempercepat penerapan energi terbarukan dan menavigasi kompleksitas transisi ini," kata Penone.
Sementara itu, Country Director AFD, Yann Martres menambahkan, selain dengan Kementerian ESDM, kerja sama dengan pihak Indonesia melalui IETF salah satunya akan dilakukan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dia menuturkan, AFD memiliki rekam jejak kerja sama yang cukup panjang dengan PLN, yakni sejak 2010.
Martres juga menambahkan, AFD juga telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dan Implementing Agreement (IA) dengan Kementerian ESDM pada November 2024 lalu pada bidang transisi energi. Dia mengatakan, AFD menggarap kerja sama ini baik dari sisi kebijakan dan strategi maupun dukungan dan pelaksanaan proyek nyata di lapangan demi kepentingan masyarakat dan perekonomian Indonesia.
"Melalui program ini, kami membawa keahlian, studi-studi, pengalaman, dan juga pertukaran. Ini adalah kerja sama penuh yang kami bangun secara berkelanjutan," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, kerja sama ini tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap kerjasama pemerintah Indonesia dan Prancis, tetapi juga komitmen bersama untuk mewujudkan transisi energi di Indonesia.
Dia menjelaskan, langkah ini sejalan dengan visi dan prioritas sektor energi dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo adalah ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian dan keberlanjutan energi nasional.
Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan saat ini antara lain Hilirisasi Mineral dan Batu Bara serta Minyak dan Gas Bumi, Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi, Penerapan B40 atau Biodiesel 40%, dan Penyediaan Gas untuk Industri Dalam Negeri.
"Dalam menjalankan program prioritas tersebut, Kementerian ESDM tetap menjaga komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam mencapai target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) tahun 2030 dan juga Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat," jelas Dadan.
.jpg?w=300&h=221)
