Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta segera mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor yang telah mangkrak lebih dari sepuluh tahun.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan TPPAS merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan memproses sampah hingga mencapai tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. TPPAS merupakan tempat yang lebih modern dan terencana dibandingkan dengan Tempat Pemroses Akhir (TPA) konvensional yang seringkali hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah tanpa pengolahan yang memadai.
"Lulut-Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).
Hanif menilai keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut-Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi. Menurutnya, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di Lulut-Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung
penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.
"Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari," katanya.
Pihaknya tak menampik hambatan utama TPPAS Lulut-Nambo bersifat nonteknis. Oleh karena itu, dia mendesak Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret agar percepatan operasional dapat segera terwujud.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menuturkan Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama lama terkait proyek
TPPAS Lulut-Nambo.
"Pada 22 Juli 2025, gubernur sudah menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Sekarang ini kami sedang melakukan audit bersama BPKP Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo," ucapnya.
Pihaknya akan segera merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan membuka peluang menggandeng PT Indocement sebagai mitra strategis.
"Kami berharap karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos," tuturnya.
