Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan menargetkan penetapan hutan adat dalam 5 tahun mendatang mencapai 1,4 juta hektare.
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan Julmansyah mengatakan pihaknya saat ini tengah memproses penetapan yang diajukan 17 komunitas masyarakat hukum adat di lima kabupaten untuk areal hutan seluas 70.688 hektare yang ditargetkan dapat selesai pada tahun ini. Kelima wilayah itu yakni Kutai Barat, Sanggau, Sorong Selatan, Buleleng, Tabanan dan juga termasuk suku Punan Batu di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang merupakan masyarakat adat terakhir di Kalimantan yang masuk dalam kategori pemburu dan peramu.
"Ini sedang berproses total luasnya 70.688 hektare. Singkatnya kami bisa mengejar angka 70.000 itu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Meskipun sebenarnya bukan soal angkanya, bukan soal luasnya, kita mesti menyelamatkan teman-teman yang memang ketergantungannya pada sumber daya hutan, hasil hutan dan kawan hutan," ujarnya dalam keterangan resmi
Kemenhut kini tengah memproses penetapan hutan adat di wilayah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, untuk melindungi wilayah Suku Punan Batu sebagai komunitas pemburu-peramu terakhir di Kalimantan.
Berdasarkan data Kemenhut, dimulai dari 2016 sampai dengan Juli 2025 sudah dilakukan penetapan untuk 160 unit hutan adat dengan total luasan mencapai sekitar 333.687 hektare yang tersebar di 41 kabupaten di 19 provinsi. Selain itu, terdapat 5.176 hektare yang saat ini dalam proses pencabutan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk pengukuhan sebagai hutan adat, yang masuk dalam bagian Perhutanan Sosial.
Luasan itu dikelola oleh 83.000 kepala keluarga masyarakat adat yang berada 41 kabupaten di 19 provinsi. Dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sumatra Utara, dan Papua merupakan provinsi dengan luasan hutan adat tertinggi. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan lebih dari 117.000 hektare, diikuti Kalimantan Tengah dengan lebih dari 68.000 hektare. Sementara itu, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat juga menunjukkan kontribusi signifikan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah penerima manfaat.
Baca Juga
Berkaca dari hasil selama hampir 1 dekade itu, Kemenhut menyadari betul perlunya proses percepatan. Untuk memastikan percepatan penetapan, Kemenhut sudah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang melibatkan tidak hanya pemerintah pusat dan daerah tetapi juga organisasi masyarakat dan komunitas yang bergerak di isu masyarakat adat dan hutan adat.
"Jadi, kami di Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat tanggal 9 Mei kemarin ketika kick off bersama Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, para dirjen dan teman-teman NGO kita sudah menyebut angka 2025-2029, jadi 5 tahun ke depan, itu pada angka target penanganan penetapan hutan ada seluas 1,4 juta hektare," tuturnya.
Adapun setiap tanggal 9 Agustus menjadi peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja bersama lintas sektor dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dan wilayahnya.
