Bisnis.com, JAKARTA — Persoalaan pengelolaan sampah masih belum terselesaikan. nIdonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 12% atau 7,68 juta ton adalah sampah plastik.
Saat ini, capaian pengelolaan sampah nasional masih berada pada kisaran 39% dan hanya 10% hingga 11% memenuhi standar teknis. Sementara itu, target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN adalah 51,21% pada 2025 dan 100% pada 2029.
Hingga kini, baru sekitar 30,4% dari kota/kabupaten di Indonesia yang menyampaikan peta jalan penanganan sampah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengajak dunia usaha untuk mendukung penanganan sampah nasional melalui memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty (CSR).
"Pemanfaatan dana CSR harus diarahkan untuk mendukung fasilitas pemilahan sampah di lingkungan RW, penyediaan teknologi pengolahan, seperti komposter, biopond, Material Recovery Facility (MRF), serta kampanye perubahan perilaku masyarakat," ujarnya dalam keterangan, Jumat (1/7/2025).
Menurutnya, perlu kerja sama pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai target pengelolaan sampah 100% pada 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dia meminta dunia usaha tidak boleh lagi hanya menjadi bagian dari permasalahan lingkungan, tetapi harus mengambil peran sebagai agen solusi. Kolaborasi melalui CSR merupakan solusi strategis dan pragmatis untuk mendorong terwujudnya ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga
"Pengelolaan sampah yang efektif hanya dapat dicapai melalui sinergi dan komitmen semua elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan pengelolaan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan prinsip ekonomi sirkular," kata Hanif.
Adapun saat ini Jakarta Utara menjadi wilayah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan mendistribusikan tong sampah khusus sampah terpilah melalui program CSR kepada masyarakat melalui camat dan lurah.
Hanif meminta Pemerintah Jakarta untuk segera mengoperasikan Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Untuk mengatasi bau yang ditimbulkan, dia meminta agar dilakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain untuk memastikan operasional RDF Rorotan dapat segera dilakukan.
Salah satunya, dapat dilakukan dengan mengatur mekanisme bahwa sampah dihasilkan di kawasan yang memiliki nilai rendah dan dapat digunakan sebagai bahan RDF untuk dikirim ke Rorotan. Sisanya, yang sudah berupa sampah residu hasil pengelolaan mandiri oleh kawasan, kemudian dikirim tempat pemrosesan akhir (TPA).
Pengoperasian RDF Rorotan dapat menjadi titik penting keberhasilan pengelolaan sampah di Jakarta Utara, yang dipilih sebagai pilot project atau percontohan pengelolaan sampah nasional.
"Saya hanya menilai keberhasilan bilamana Rorotan yang 2.500 itu teroperasionalkan. Kalau 2.500, artinya ada 4.000 ton per hari yang akan masuk ke Rorotan. 4.000 ton itu separuh sampah Jakarta selesai, 4.000 ton itu kalau dibagi kota sekitar 10 kota," tutur Hanif.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan proses komisioning di (RDF) Rorotan sudah selesai pada 22 Agustus 2025.
"Untuk RDF Rorotan jadi sesuai jadwal. Mudah-mudahan tanggal 22 Agustus itu betul-betul sudah selesai. Dan sebelum tanggal 22 Agustus sudah dilakukan komisioning secara bertahap," ucapnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu berpendapat keberadaan RDF Rorotan d Jakarta Utara merupakan solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta.
Menurutnya, dengan semakin melebihi kapasitasnya (overload) sampah di TPST Bantar Gebang, maka diperlukan solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta yang mencapai sekitar 7.000 ton per hari.
"RDF Rorotan sebagai fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang," ujarnya.
FOKUS PRABOWO
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berpendapat pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam memperkuat upaya pengelolaan sampah di Tanah Air. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya penanganan limbah, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem pembangunan berkelanjutan.
"Kami berkomitmen agar sampah di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan produktif sebagai potensi sumber energi, sehingga mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat Indonesia," ujarnya dilansir Instagram resmi.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dewi Chomistriana menuturkan pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan kementerian/lembaga lainnya untuk memperkuat pengurangan sampah dengan teknologi modern melalui program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP).
"Program ISWMP menjadi solusi dari penumpukan sampah yang terus meningkat setiap harinya di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat," ucapnya.
Inisiatif itu juga merupakan kolaborasi bersama Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia, dengan tujuan mendorong reformasi tata kelola sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, penting dilakukan pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan sampah sehingga ISWMP bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan perubahan paradigma sistematis yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Implementasi ISWMP di Kabupaten Bekasi berfokus pada lima pilar utama, mulai dari penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS), penguatan regulasi daerah, hingga pelibatan aktif masyarakat dan pemerintah.
Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, didukung mekanisme pembiayaan dan pengembangan fasilitas berteknologi modern seperti TPST Kertamukti sebagai bagian integral sistem pengelolaan sampah.
Dewi menekankan keberhasilan sistem bergantung pada skema pembiayaan yang tepat sehingga ISWMP mendampingi daerah menyusun model tarif dan biaya operasional yang realistis dan berkelanjutan.
Dia menilai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kertamukti menjadi bukti nyata keberhasilan ISWMP, dengan sistem pemilahan mulai terbentuk, layanan pengangkutan tertata, kolaborasi swasta menguat, dan potensi RDF mulai dioptimalkan. TPST Kertamukti di Desa Kertamukti, Cibitung, menjadi tonggak transformasi sistem pengelolaan sampah modern di Kabupaten Bekasi dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan.
Berlokasi di lahan seluas 6.000 meter persegi, TPST ini mampu mengolah 50 ton sampah per hari, melayani sekitar 80.000 jiwa sesuai kapasitas desainnya. TPST Kertamukti menghasilkan dua produk utama, yaitu Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar industri, dan Material Daur Ulang (MDU) bernilai ekonomis tinggi.
Fasilitas ini mencatat efisiensi pengelolaan dengan residu sampah hanya 11% dimana mendekati target Key Performance Indicator (KPI) TPST sebesar maksimal 12%. Biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan TPST mencapai Rp260.000 per ton, menunjukkan efisiensi tinggi dari proses pengolahan mekanis dan biologis yang diterapkan.
Pemkab Bekasi bekerjasama dengan PT Indocement memanfaatkan RDF sebagai pengganti batu bara dalam proses produksi sebagai bentuk kolaborasi pemanfaatan energi terbarukan.
Namun, keberhasilan TPST bergantung pada pemilahan sampah dari sumbernya, karena kualitas sampah masuk mempengaruhi efisiensi mesin, biaya operasional, dan hasil pengolahan akhir.
