Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realiasi komitmen Just Energy Transition Partnership/JETP telah mencapai US$1,1 miliar atau setara dengan Rp18,2 triliun (kurs Rp16.550 per dolar AS).
Airlangga menyampaikan dari implementasi JETP tersebut, terdiri dari 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional tersebut.
Secara perinci, terdiri dari sembilan proyek yang telah mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Kemudian sebanyak 45 proyek menerima hibah senilai US$233 juta.
Sementara International Partner Group (IPG) juga telah mengamankan jaminan senilai US$1 miliar melalui Multilateral Development Bank (MDB) Guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih.
Melalui JETP yang resmi meluncur pada 2022 lalu, Indonesia telah dijanjikan pendanaan energi hijau senilai US$20 miliar dari negara-negara pendonor atau lembaga keuangan internasional. Artinya dari total komitmen yang sudah masuk dalam tiga tahun terakhir senilai US$1,1 miliar, masih terdapat potensi US$18,9 miliar.
“Untuk mencapai target tersebut pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 141/2025,” ujarnya di kantor Kemenkeo Perekonomian, Senin (24/3/2025).
Baca Juga
Satgas yang resmi berdiri pada 17 Maret 2025 ini memiliki 4 kelompok kerja, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial ekonomi dan sumber daya manusia.
Airlangga menegaskan bahwa negara pendonor tetap melanjutkan komitmennya untuk memberikan pendanaan energi bersih meski Amerika Serikat (AS) menarik diri dari program JETP—kini Jepang dang Jerman yang akan memimpin.
Meski demikian, target Indonesia tidak berubah dengan sendiri penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri hingga 43% apabila mendapatkan dukungan finansial internasional pada 2030.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi antarkementerian untuk mempercepat transisi energi dan ekonomi hijau.
“Diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong dan pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder dapat mengakses dan secara berkala akan dilakukan koordinasi,” tutup Airlangga.
Adapun berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp3.500 triliun hingga 2030 untuk transisi energi.
