.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Amerika Serikat keluar dari program Just Energy Transition Partnership (JETP) diprediksi akan mempercepat transisi energi di negara-negara berkembang di Asia.
Penasihat Keuangan Energi Strategis IEEFA di Asia, Grant Hauber, menyatakan bahwa keterlibatan AS dalam JETP justru memperlambat atau mengalihkan fokus dari tujuan keberlanjutan yang ingin dicapai. Saat ini, pemerintahan AS lebih fokus pada peningkatan ekspor gas alam cair (LNG), yang jelas bertentangan dengan tujuan JETP.
“Keluarnya AS sebagai eksportir LNG terbesar di dunia bisa mempercepat transisi energi terbarukan di negara-negara JETP. Selain itu, hal ini juga mengurangi tekanan untuk menggunakan gas impor sebagai 'bahan bakar transisi' dari batu bara,” kata Hauber dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
AS resmi menarik diri dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) pada 4 Maret 2025. Keputusan ini pertama kali diberitakan oleh Reuters, mengutip sejumlah sumber anonim dari negara-negara peserta JETP.
JETP yang melibatkan 10 negara donor pertama kali diumumkan dalam perundingan iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada 2021. Indonesia, Vietnam, Afrika Selatan, dan Senegal adalah negara-negara pertama yang menerima hibah, pinjaman, dan jaminan keuangan untuk melakukan transisi energi melalui program ini.
Hauber juga menjelaskan bahwa meski JETP mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak berkembang cukup cepat sejak diumumkan pada November 2022, kondisi ekonomi dan geopolitik yang terus berubah justru semakin memperkuat kebutuhan akan transisi energi.
Baca Juga
Sebagai contoh, negara-negara pengimpor energi semakin kesulitan mengingat harga energi yang tidak stabil dan fluktuasi nilai tukar mata uang yang berdampak pada biaya energi. Selain itu, kebijakan perdagangan proteksionis AS dapat meningkatkan inflasi, yang pada gilirannya menyebabkan suku bunga lebih tinggi dan biaya pembiayaan yang lebih mahal untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil.
“JETP dan investasi energi terbarukan yang cepat dan murah adalah solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan defisit energi yang dihadapi negara-negara berkembang,” ujar Hauber.
Di sisi lain, Indonesia membutuhkan komitmen investasi sebesar USD 100 miliar hingga 2030 untuk program transisi energi JETP, sementara Vietnam mengidentifikasi kebutuhan dana sebesar USD 86 miliar untuk proyek-proyek transisi energi.
“Oleh karena itu, investasi menjadi modal yang sangat dibutuhkan untuk memulai proses transisi ini. JETP, konsep dasarnya, dan para mitra yang terlibat sangat penting bagi masa depan yang berkelanjutan dan ekonomi yang stabil,” tambah Hauber.
Sepeninggal AS, posisinya akan digantikan Jerman dan Jepang berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatannya dalam program ini.
Menteri Keuangan Jepang memastikan bahwa negaranya akan tetap mendukung transisi energi Indonesia setelah AS resmi mengundurkan diri dari komitmen pembiayaan iklim Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Jepang akan terus mendukung upaya Indonesia menuju dekarbonisasi dan transisi energi, sambil menjalankan peran bersama Jerman, yang kini mengambil alih kepemimpinan bersama," ujarnya.
