Bisnis.com, JAKARTA — Hengkangnya Amerika Serikat dari kerja sama internasional untuk membantu negara berkembang keluar dari ketergantungan terhadap batu bara dinilai tidak berdampak besar terhadap Indonesia.
Sebagaimana diketahui, AS telah menarik diri dari Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah kemitraan yang melibatkan 10 negara donor. Langkah AS ini merupakan bagian dari kebijakan pemangkasan bantuan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
AS sebelumnya berjanji akan memberikan dukungan pendanaan sebesar US$20 miliar untuk Indonesia kemitraan ini. Nilai fantastis yang sempat disebut sebagai “transaksi pembiayaan iklim terbesar” itu diumumkan pada 2022. Namun, sejauh ini realisasi pencairan dana tersebut masih minim.
“Dampak langsung dari penarikan AS dari JETP tidak separah yang banyak orang bayangkan,” ujar Paul Butarbutar, Kepala Pelaksana Sekretariat JETP Indonesia dalam konferensi Financial Times Energy Transition Summit Asia pada Kamis (26/6/2025), dikutip dari Reuters.
Indonesia sendiri secara konsisten menyampaikan argumen bahwa emisi per kapita nasional tergolong rendah dibandingkan negara-negara maju. Di sisi lain, minimnya akses pembiayaan murah untuk transisi energi kerap menjadi alasan utama yang membuat Indonesia tetap mengandalkan batu bara sebagai pembangkit listriknya.
Paul mengungkapkan bahwa AS sebelumnya telah menjanjikan hibah senilai US$60 juta untuk Indonesia. Dengan hengkangnya AS dari JETP, janji tersebut kini dipastikan tidak akan diterima.
Baca Juga
Meski demikian, sekitar separuh dari US$2 miliar kontribusi finansial yang dijanjikan berupa jaminan dari pemerintah AS kepada Bank Dunia, yang memungkinkan perusahaan Indonesia mengakses pinjaman untuk transisi energi, telah difinalisasi.
“Kami masih bisa menggunakan jaminan itu. Jadi sekarang tergantung kami, mau dipakai atau tidak,” katanya.
Sisa komitmen AS dapat disalurkan melalui kerja sama bilateral antara kedua negara, meski pendanaan tersebut tidak lagi masuk dalam skema JETP, jelas Paul.
Selain jaminan tersebut, proyek-proyek terpilih masih bisa didanai oleh kepentingan finansial AS, lanjutnya, sembari mencontohkan pendanaan dari U.S. Development Finance Corporation untuk proyek panas bumi yang melibatkan perusahaan asal AS.
