.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM belum memberikan lampu hijau ekspor listrik ke Singapura dengan mempertimbangkan keuntungan pasti untuk Indonesia. Apa itu?
Merujuk laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) ternyata ada hitung-hitungan keuntungan yang didapatkan Indonesia.
Indonesia dapat memperoleh tambahan devisa hingga US$4,2 - US$6 miliar dan pajak penghasilan US$210- US$600 juta setiap tahun dengan mengekspor listrik hijau ke Singapura. Selain itu, proyek ekspor listrik ini akan menyerap 80.000 pekerja.
Perhitungan ini dengan asumsi ekspor listrik sebesar 3,4 gigawatt (GW) dengan tarif yang disepakati sekitar US$14 sen - US$20 sen per kilowatt hour (kWh). IEEFA juga menyatakan Indonesia dapat menerapkan royalti untuk setiap kWh listrik yang diekspor ke Singapura.
“Selain itu, dengan membebankan pembiayaan listrik energi terbarukan ke Singapura, hal ini dapat meringankan beban APBN,” kata Analis Keuangan Energi IEEFA Mutya Yustika, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).
Selain itu, pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung ekspor listrik tersebut juga akan mendorong geliat manufaktur dan rantai pasok industri energi terbarukan Indonesia.
Baca Juga
Pasalnya, pengembangan PLTS di Tanah Air yang berada dalam kisaran ratusan megawatt (MW) kurang memadai untuk mendukung pelaku industri manufaktur menghadirkan fasilitas ekonomi.
Target ekspor listrik 2 GW setidaknya akan membutuhkan pasokan panel surya hingga 11 gigawatt peak (GWp) dan baterai penyimpanan (BESS) 21 gigawatt hour (GWh), yang merupakan permintaan signifikan bagi industri manufaktur kedua suku cadang tersebut.
Mutya menjelaskan, ekspor listrik ke Singapura akan membuka peluang kerja baru di Indonesia. Sebagai contoh, PLTS Cirata 192 megawatt peak (MWp) mempekerjakan 1.400 pekerja selama masa konstruksi dan operasi.
“Dengan kapasitas panel surya 11 GWp, diperkirakan 80.000 pekerja akan dibutuhkan, tidak termasuk tambahan pekerja yang dibutuhkan oleh industri manufakturnya,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan potensi penerimaan dan manfaat ekonomi yang ada, IEEFA memberikan tiga rekomendasi untuk pemerintah.
Pertama, pemerintah Indonesia dapat menetapkan kuota kapasitas dan volume listrik energi terbarukan yang akan diekspor ke Singapura, dengan tetap memastikan kebutuhan listrik bersih domestik terpenuhi.
Kedua, perlu ditetapkan tarif listrik khusus untuk ekspor listrik energi terbarukan yang merefleksikan harga pasar dan kesepakatan kedua pihak, mengingat biaya transmisi ekspor listrik akan lebih tinggi.
Ketiga, Indonesia dan Singapura harus menyepakati pembagian manfaat kredit karbon yang adil.
Meski Singapura adalah pembelinya, posisi ini seharusnya tidak meniadakan peran Indonesia mengingat pembangkit listrik energi terbarukan tersebut berada di wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan syarat Indonesia ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Dia mengatakan Singapura harus ikut memberikan keuntungan pasti bagi Indonesia.
Oleh karena itu, Bahlil berharap Singapura bisa melakukan investasi di Tanah Air.
"Dia [Singapura] harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi. Ya dia juga melakukan investasi bareng dong. Jangan energi baru terbarukan kita kirim, dia minta CCS, kemudian Indonesia, [dapat] opo?" ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/2/2025).
Bahlil pun menegaskan Indonesia tidak keberatan untuk mengekspor listrik ke Singapura. Namun, sekali lagi, dia mengingatkan kesepakatan ekspor itu harus menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Oleh karena itu, Indonesia mensyaratkan ekspor listrik dapat dilakukan jika terjadi penciptaan industri hulu sampai hilir panel surya dan juga komponen pendukung lainnya seperti sistem penyimpanan energi baterai (SPEB) di dalam negeri.
"Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan Asean, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?" tutur Bahlil.
