.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu memetakan peluang kredit karbon dari solusi berbasis alam atau nature based solutions (NBS) melalui tindakan melindungi, mengelola hingga memulihkan ekosistem alam.
Hal ini seiring dengan upaya pemerintah yang sedang mencari pasokan NBS sebanyak-banyaknya dari gambut.
Di sela Climate Policy Outlook 2025 yang diadakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan meski perdagangan karbon internasional sudah dibuka, tetapi kinerja perdagangannya belum optimal.
“Jadi kita sekarang mencari pasokan mencari sebanyak-banyaknya khususnya dari NBS dari gambut," ujarnya, dikutip Antara, Kamis (20/2/2025).
Adapun NBS merupakan proyek yang diprioritaskan untuk melindungi dan memulihkan lahan. Dengan cara ini, alam akan menyerap lebih banyak emisi CO2 dari atmosfer. Selanjutnya, proyek ini dapat mengarah pada pemasaran, perdagangan, dan penjualan kredit karbon.
Merujuk data BRIN, Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lahan gambut urutan keempat di dunia, setelah Kanada, Rusia dan Amerika Serikat.
Lahan gambut sendiri memiliki fungsi sebagai penyedia jasa lingkungan yaitu penyimpan sekitar 40% cadangan karbon, penyimpan air dan pengatur tata air, serta konservasi keanekaragaman hayati.
International Union for Conservation of Nature (IUCN) juga sudah mengakui NBS sebagai alat penting dalam mengatasi tantangan masyarakat, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketahanan pangan.
Dan organisasi seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim telah menyoroti peran yang dapat dimainkan NBS dalam membatasi pemanasan global hingga 1,5°C ke tingkat pra industri pada 2030.
Sayangnya, ekosistem gambut masih dianggap sebagai lahan mati yang bisa dieksploitasi ketimbang harus direstorasi. Merujuk Global Wetland Outlook menyebutkan bahwa kehilangan lahan basah terjadi tiga kali lebih cepat daripada hutan alam.
Selain itu, menurut Ramsar Convention on Wetlands, 64% lahan basah dunia telah hilang sejak awal abad ke-20.
"Sebagai rumah dari gambut tropis kedua di dunia, perlindungan ekosistem ini di Indonesia justru menyedihkan," ujar Juru Kampanye Pantau Gambut Abil Salsabila, dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup Sigit Reliantoro mengklaim pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan restorasi gambut seluas 4,1 juta hektare yang berpotensi berhasil mengurangi emisi sekitar 302,9 juta ton karbon dioksida (CO2) per tahun.
“Ini membuka peluang perdagangan karbon senilai Rp48 triliun sampai Rp184 triliun per tahun. Dalam melaksanakan Environmental, Social, and Governance (ESG) sudah mulai melirik kepada restorasi ekosistem gambut sebagai bagian dari strategi ESG,” ujarnya dilansir Antara, Senin (3/2/2025).
Sementara itu, Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia Greenpeace Kiki Taufik menuturkan restorasi lahan gambut selama 10 tahun terakhir dinilai tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
“Jutaan hektare areal mengalami kebakaran hebat, bahkan berulang terbakar hampir setiap tahunnya. Kondisi tersebut diperparah dengan alih fungsi lahan, salah satunya untuk proyek lumbung pangan,” ucapnya.
