.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 menjadi momen untuk memastikan Indonesia terhindar dari darurat sampah.
Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan Jadi peringatan HPSN 2025 tidak dilakukan dengan besar-besaran, dalam arti menghindari kegiatan yang sekadar seremonial.
“Tapi kita harus ada kegiatan yang konkret yang memang kita berbicara bagaimana menangani sampah-sampah dari hulu ke hilir,” ujarnya seperti dikutip Antara, Senin (3/2/2025).
Tahun ini, peringatan HPSN diwujudkan melalui Asta Aksi Peduli Sampah yang memiliki delapan fokus aksi. Adapun delapan aksi tersebut yaitu bersih pantai, bersih gunung, bersih mangrove, bersih desa, bersih di pesantren, bersih di pasar, serta membudayakan sadar sampah di lingkungan kampus serta sekolah.
Mengacu data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah secara nasional, meliputi 262 kabupaten/kota menembus 25,66 juta ton per tahun. Dari volume itu, jumlah sampah terkelola mencapai 62,3% atau sebanyak 15,98 juta ton per tahun.
Sisanya, yakni sebesar 9,67 juta ton atau setara 37,7% masih tidak terkelola. Informasi yang sama menyebutkan sampah terbesar berasal dari sisa makanan yang mencapai hampir 39,12%.
Baca Juga
Sementara pada urutan kedua komposisi sampah adalah jenis sampah plastik sebesar 12,52%, kayu/ranting 12,02%, kertas/karton 11,32%, selebihnya merupakan sampah kaca, logam, kain, hingga karet.
Adapun puncak peringatan HPSN 2025 sendiri dilaksanakan di Leuwigajah, Jawa Barat, yang menjadi lokasi tragedi longsor sampah yang menewaskan 157 orang pada 21 Februari 2005. Kejadian itu menjadi cikal bakal dari lahirnya HPSN yang diperingati setiap 21 Februari.
Direktur Pengelolaan Sampah KLH Novrizal Tahar mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah bahwa peringatan HPSN 2025 dilakukan lewat aksi nyata yang menyentuh langsung kepada persoalan.
Secara khusus dia menyoroti peran desa dan pesantren atau tempat ibadah dalam upaya menangani sampah, tidak hanya di perkotaan yang sudah sering mendapatkan sosialisasi penanganan sampah.
"Kita punya kurang lebih 70 ribu desa di Indonesia dan kita harapkan juga desa ini menjadi kekuatan penting, karena selama ini fokus kita masih di perkotaan sehingga persoalan sampah juga segera kita bisa selesaikan di desa seluruh Indonesia. Kemudian juga kita akan masuk kepada kampus, kemudian sekolah, dan juga pesantren," jelasnya.
Perihal sampah memang harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Perhatian pemerintah sebaiknya ditingkatkan mulai dari pengangkutan sampah dari rumah tangga.
Sayangnya, upaya pengangkutan sampah masih saja terkendala dengan ketersediaan infrastruktur yang layak. Hal ini terjadi di Kabupaten bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung.
Melansir Antara, Kabupaten Bangka Tengah setidaknya membutuhkan tambahan sembilan kontainer sampah untuk menangani volume sampah rumah tangga di daerah setempat. Kondisi kontainer yang ada saat ini membuat petugas kebersihan kewalahan mengendalikan volume sampah di setiap kecamatan.
"Saat ini kami hanya memiliki sebanyak 13 kontainer, idealnya kita butuh sebanyak 22 unit kontainer," kata Kabid Persampahan DLH Bangka Tengah Oki.
Selain persoalan infrastruktur daerah, pengelolaan sampah juga menjadi tantangan. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup melalui metode pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap 343 TPA yg diindikasikan melakukan open dumping sedang berlangsung.
Terkait hal ini, Novrizal mengatakan terhadap 343 TPA yang terindikasi masih melakukan open dumping, pihaknya siap memberikan sanksi paksaan terhadap pengelolanya.
Hal itu terkait dengan target Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq bahwa seluruh TPA di Indonesia tidak ada lagi yang melakukan open dumping pada 2026. TPA open dumping sendiri memiliki dampak kepada lingkungan mulai dari pencemaran air lindi sampai dengan bocornya gas metana yang dapat menimbulkan kebakaran di TPA.
