RI Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir 4,3 GW

Pemerintah berencana membangun sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas 4,3 gigawatt (GW).

Mochammad Ryan Hidayatullah - Bisnis.com

Jumat, 31 Januari 2025 | 18:25

Menara pendingin di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah tidak beroperasi. / Bloomberg-Heather Khalifa

Bisnis.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 4,3 gigawatt (GW).

Hal ini seiring dengan target pembangunan pembangkit listrik sebesar 103 GW hingga 15 tahun ke depan. Hashim menyebut, 75% dari tambahan pembangkit itu akan berasal dari energi baru terbarukan, salah satunya PLTN.

"Ada rencana dari pemerintah untuk membangun sejumlah pusat tenaga nuklir kalau tidak salah sampai jumlah 4,3 GW, kalau tidak salah termasuk nanti yang namanya SMR, small modular reactors yang terapung, floating," jelas Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/12025).

Dia pun mengatakan, nantinya akan ada tiga PLTN besar. Masing-masing dari PLTN tersebut akan memiliki kapasitas sebesar 1 GW.

"Ada 1, 2 atau 3 pusat tenaga nuklir yang besar, 1 GW masing-masing. ini semua untuk menjawab tantangan dari perubahan iklim," kata Hashim.

Pemerintah memang tengah menggodok pembangunan PLTN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) malah mempercepat target pembangunan PLTN dari sebelumnya 2032 menjadi 2029.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, percepatan itu dilakukan seiring dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

Dia menuturkan, angka tersebut ditetapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2029. Adapun, dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW itu, sebanyak 79% berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

"Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032," kata Yuliot dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, pengembangan PLTN menjadi keniscayaan guna mengisi target bauran EBT sebesar 79% tadi. Kendati demikian, Yuliot mengatakan, hingga saat ini, belum ada perusahaan yang berminat untuk berinvestasi untuk pengembangan PLTN.

"Calon perusahaan belum, itu baru kajian pemerintah," katanya.