Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan menargetkan investasi di sektor kehutanan dapat mencapai Rp19,9 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 400.000 orang pada 2025.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tema pembangunan Kementerian Kehutanan sepanjang tahun ini yakni peningkatan produksi dan penghiliran hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.
Dari tema pembangunan kehutanan itu, kinerja tahun 2025 diarahkan ke dalam sasaran makro pembangunan kehutanan dengan target pertumbuhan ekonomi kehutanan melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan ekspor sektor kehutanan pada kisaran 3% hingga 5%.
“Kinerja ini diharapkan membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas,” ujarnya dilansir Antara, Jumat (24/1/2025).
Lalu pemerataan pembangunan wilayah yang akan dicapai dengan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 7% hingga 8%. Selanjutnya, penurunan laju deforestasi sebesar 3% hingga 4% yang upayanya dilakukan untuk menurunkan kebakaran hutan dan lahan, pelindungan hutan dari perambahan dan illegal logging.
Adapun kinerja utama Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2025 yakni menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sebesar 55,38%. Kemudian, angka laju deforestasi dan degradasi hutan sebesar 0,12 juta hektare per tahun. Selanjutnya, nilai indeks daftar merah nasional tentang status keterancaman spesies sebesar 0,75 poin.
Baca Juga
Pihaknya menargetkan kontribusi produk domestik (PDB) sektor kehutanan terhadap PDB nasional sebesar Rp16,17 triliun pada harga konstan. Nilai ekspor hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta bioprospecting diproyeksikan sebesar Rp261,2 triliun dan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan sebesar Rp6,98 triliun pada 2025.
Di bidang sosial, indikator kinerja luas hutan yang dilepas untuk tanah objek reforma agraria (TORA) diproyeksikan mencapai sebesar 118.400 hektare, luas kawasan hutan yang dikelola rakyat seluas 96.000 hektare, dan nilai transaksi ekonomi dari kelompok tani hutan sebesar Rp2,2 triliun.
Adapun total anggaran Kementerian Kehutanan untuk tahun 2025 mencapai Rp5,158 triliun dimana akan difokuskan untuk memperkuat produktivitas hutan dan penghiliran hasil hutan.
“Rencana belanja 2025 sebesar Rp5,158 triliun yang dipergunakan untuk memperkuat produktivitas hutan dan penghiliran hasil hutan dengan pemerataan dan untuk pemerataan pembangunan wilayah,” katanya.
Anggaran Kementerian Kehutanan 2025 terbagi dalam tiga program utama yakni dukungan manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,38 triliun untuk memperkuat pengelolaan dan koordinasi sektoral. Kemudian, pengelolaan hutan berkelanjutan yang mendapat alokasi sebesar Rp1,665 triliun dimana bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dalam jangka panjang. Lalu, program pendidikan dan pelatihan vokasi mendapatkan anggaran sebesar Rp312 miliar yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kehutanan khususnya di bidang keterampilan vokasi.
Kementerian Kehutanan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp674,22 miliar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran serta dalam pembangunan kehutanan.
Program pemberdayaan masyarakat itu menjadi bagian dari upaya Kementerian Kehutanan untuk memperkuat modal sosial masyarakat di tingkat tapak. Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan anggaran tersebut, Kementerian Kehutanan ingin meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini juga menjadi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Anggaran berbasis masyarakat ini menjadi salah satu investasi Kementerian Kehutanan bagi peningkatan modal sosial masyarakat di tingkat tapak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak berpendapat rencana pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mengalihfungsikan 20 juta hektare hutan untuk swasembada pangan dan energi diprediksi akan memicu kekhawatiran terhadap komitmen iklim dan biodiversitas Indonesia.
Menurutnya, alih fungsi ini mengancam lingkungan, mempercepat kepunahan keanekaragaman hayati, dan merugikan masyarakat adat serta lokal yang bergantung pada hutan. Menurutnya, gagasan kedaulatan pangan dan energi Prabowo sebagai ilusi.
“Pembukaan lahan jelas akan meningkatkan emisi karbon, termasuk memicu kebakaran dan kabut asap, terutama di lahan gambut. Menyamakan perkebunan kelapa sawit dengan keanekaragaman hutan Indonesia yang kaya adalah kekeliruan besar,” katanya dalam keterangan resmi.
Setelah menyatakan rencana kontroversial menyulap 20 juta hektare hutan itu, Prabowo juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dia menilai Perpres tersebut bermasalah terutama karena kental dengan pendekatan militerisme yang terlihat jelas dari penunjukkan Menteri Pertahanan dan TNI untuk mengurus penertiban kawasan hutan.
“Militerisme atas nama penertiban kawasan hutan ini berpotensi menambah daftar panjang tindakan represif negara terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini hidup dan beraktivitas di sekitar hutan, seperti yang sudah terjadi di pusaran proyek food and energy estate di Merauke, Papua Selatan. Dengan struktur satgas yang problematik ini, kita patut mempertanyakan komitmen dan transparansi pemerintah untuk menertibkan dan melindungi kawasan hutan,” tuturnya.
