.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan mustahil mengembalikan kualitas udara Jakarta tanpa langkah berani mengatasi akar permasalahannya.
Hanif mengatakan, akar permasalahan buruknya kualitas udara di Jabodetabek datang dari sektor transportasi dan industri. Keberadaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan sulfur tinggi, penggunaan batu bara dan emisi di kawasan industri jadi biang keroknya.
Menurutnya, sumber utama polusi udara di Jakarta hampir 90% bersumber dari BBM. Masalah mendasarnya terletak pada standar kualitas bahan bakar yang masih jauh di bawah standar internasional.
"Karena BBM kita (yang dipasarkan) kandungan sulfurnya di atas 1.500 ppm. Padahal Euro V hanya mensyaratkan 50 ppm. Nah ke depan kita menghadapi tantangan itu," ujar Hanif, dalam sebuah diskusi, Kamis (28/8/2025).
Dia menjelaskan bahwa kandungan sulfur yang tinggi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas udara Jakarta secara signifikan, yakni antara 32% hingga 57%, tergantung dari kegiatan massanya.
Hanif mengakui bahwa tuntutan untuk mengubah BBM tinggi sulfur menjadi rendah sulfur sudah berulang kali disampaikan. Sayang hal ini masih terbentur oleh kebijakan lain, salah satunya subsidi energi.
Baca Juga
"Tapi kenapa tidak bisa? ya tentu ada subsidi (energi) yang sangat besar," katanya.
Lebih lanjut, Hanif menyoroti efek domino dari kebijakan subsidi ini. Menurutnya, besarnya alokasi subsidi untuk BBM yang tidak ramah lingkungan justru menghambat perkembangan proyek energi terbarukan di Indonesia.
"Kenapa renewable itu ga jalan-jalan pak ga secepat jalannya pak? Karena banyaknya subsidi yang kita berikan untuk BBM, yang kemudian tidak ramah lingkungan. Padahal uang itu bisa kita gunakan untuk proyek renewable. Keberanian kita belum mampu untuk itu!" tegasnya.
PLTU dan Kawasan Industri
Di sisi lain, kompleksitas permasalahan kualitas udara Jakarta bertambah karena sumber polusi tidak hanya datang dari aktivitas yang ada di ibukota.
Sebuah studi source-based (bottom up) yang didukung Pemprov DKI, Bloomberg Philanthropies, dan Vital Strategies menyoroti bahwa perhitungan polusi dari konsumsi bahan bakar di Jakarta belum memperhitungkan sumber emisi dari luar Jakarta, seperti PLTU dan industri yang banyak berlokasi di wilayah penyangga.
Tercatat, bahwa sektor-sektor ini berkontribusi besar terhadap emisi polutan seperti SO2 (yang langsung terkait dengan sulfur dalam BBM dan batu bara), NOx, CO, serta partikel berbahaya PM10 dan PM2.5.
Hanif juga menyoroti penggunaan batu bara di sektor industri sebagai kontributor polusi yang besar. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 114 kawasan industri, terdapat 48 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berlokasi di kawasan Jabodetabek. Dari situ, Hanif mencatat ada 6.800 cerobong resmi yang terdata, belum termasuk yang tidak resmi.
