Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kanada menetapkan target baru pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 45-50% pada 2035 sebelum mencapai target net zero emission pada 2050 sesuai Kesepakatan Paris.
Target yang merupakan amanat undang-undang iklim usulan pemerintah Liberal tersebut lebih ambisius dari komitmen sebelumnya yang dipatok sebesar 40-45% pada 2030.
“Target ini adalah bagian dari janji kami untuk mewariskan dunia yang aman, berkelanjutan, dan makmur kepada anak cucu kita,” ujar Menteri Lingkungan Steven Guilbeault dalam pernyataannya dikutip Reuters, Jumat (13/12/2024).
Sebagai salah satu produsen minyak dan gas utama dunia, Kanada memiliki catatan buruk dalam memenuhi target iklimnya. Meski demikian, data terbaru menunjukkan negara tersebut berada di jalur yang benar untuk mencapai target pengurangan emisi karbon pada 2030. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau, Kanada telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mempromosikan energi hijau.
Institut Iklim Kanada menyebut target 2035 ini sebagai langkah yang realistis sekaligus memberikan kemajuan berkelanjutan dalam pengurangan emisi karbon.
Namun, beberapa organisasi lingkungan seperti David Suzuki Foundation mengkritik langkah ini karena dianggap masih belum cukup ambisius untuk mencegah dampak terburuk dari krisis iklim.
Baca Juga
Di sisi lain, Pembina Institure menyoroti bahwa pemerintah dan industri harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi energi bersih global. Undang-Undang Akuntabilitas Emisi Net-Zero yang disahkan pada 2021 mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan rencana detail pengurangan emisi untuk 2035 sebelum akhir 2029.
Di tengah desakan ini, Kanada akan menggelar pemilihan umum federal yang penuh tantangan. Jajak pendapat terbaru menunjukkan peluang kekalahan bagi pemerintah Liberal Trudeau terhadap Partai Konservatif. Partai Konservatif sebelumnya mengkritik kebijakan iklim, termasuk rencana batas emisi untuk sektor minyak dan gas, yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi.
