Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Vietnam resmi meluncurkan proyek percontohan skema perdagangan karbon (emissions trading scheme/ETS) sebagai langkah awal untuk mencapai dekarbonisasi sektor industri intensif emisi seperti baja, semen, dan pembangkit listrik tenaga uap.
Para pelaku industri diwajibkan membeli kuota emisi untuk menutupi intensitas karbon dioksida (CO₂) mereka. Intensitas merefleksikan jumlah emisi yang dihasilkan per unit produksi.
Skema perdagangan ini akan mencakup sekitar 50% dari total emisi karbon Vietnam pada fase pertama yang berlangsung hingga 2029. Skema selanjutnya diperluas ke sektor lain seperti transportasi kargo dan bangunan komersial.
Kuota emisi perdana untuk periode 2025–2026 akan dialokasikan kepada perusahaan pada akhir tahun ini. Perusahaan yang melebihi kuota harus menutupi kekurangannya dengan membeli kredit karbon di pasar.
Skema ini juga mengizinkan perusahaan mengimbangi hingga 30% emisinya melalui pembelian kredit dari proyek rendah karbon, baik domestik maupun internasional.
Mengutip Reuters, skema ETS ini diperkirakan tidak akan berdampak langsung terhadap emisi sektor industri berat di Vietnam. Mai Duong, analis di Veyt, sebuah penyedia data pasar karbon, menyatakan bahwa sebagian besar alokasi kuota emisi pada fase awal kemungkinan besar akan diberikan secara cuma-cuma.
Baca Juga
"Prioritas utama saat ini adalah membantu pelaku industri beradaptasi dengan sistem, aturan, dan regulasi, bukan langsung menghasilkan dampak lingkungan," ujarnya.
Perdagangan karbon diproyeksikan menjadi komponen kunci dalam strategi Vietnam untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero) pada 2050.
Emisi Vietnam sendiri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini terutama disebabkan oleh lonjakan pembangkit listrik tenaga batu bara yang tumbuh hampir 18% tahun lalu. Sementara itu, produksi baja mentah Vietnam pada 2024 juga melonjak 15% dibandingkan tahun sebelumnya.