Potensi Indonesia Raup US$1,8 Miliar Dari Pengembangan EBT

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi hingga US$1,8 miliar dengan memperbaiki kebijakan dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Hal ini seiring meningkatnya permintaan pasokan listrik energi terbarukan di kawasan Asia Pasifik dari perusahaan-perusahaan global sebagai upaya untuk melakukan dekarbonisasi bisnis mereka.

Dalam laporan terbaru Asia Clean Energy Coalition (ACEC) Asia's Clean Energy Breakthrough: Unlocking Corporate Procurement for Sustainable Growth, ketersediaan pasokan listrik energi terbarukan di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia, masih di bawah permintaan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di kawasan.

Di Indonesia, meski memiliki potensi energi surya dan angin yang melimpah, 81% pasokan listrik nasional masih berasal dari energi fosil. Kemudian, meski pemerintah telah menargetkan penambahan energi terbarukan hingga 21 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021–2030, proyek yang sedang dalam konstruksi masih minim. 

Padahal, dengan meningkatkan bauran energi terbarukan dari 18% ke 29% pada 2030, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan manfaat ekonomi Indonesia senilai US$1,8 miliar, menciptakan hampir 140.000 pekerjaan baru, serta meningkatkan total upah pekerja hingga US$1,4 miliar. Tak hanya itu, Indonesia juga dapat mengurangi emisi karbon hingga 25 juta ton karbon dioksida (CO2). 

Direktur Program ACEC Suji Kang mengatakan pergeseran mendasar sedang terjadi dalam geografi permintaan energi terbarukan oleh perusahaan swasta dan Asia berada di tengah-tengah transisi ini.

“Meningkatkan kebijakan energi terbarukan di Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, dan Singapura dapat meningkatkan PDB regional sebesar US$26,86 miliar, menciptakan 435 ribu lapangan kerja baru, dan meningkatkan total upah sebesar US$14,63 miliar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/6/2025). 

Sejumlah hal menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meraup manfaat ekonomi energi terbarukan. Beberapa di antaranya yakni arah kebijakan energi terbarukan yang tidak jelas, kebijakan yang tidak merefleksikan tingginya permintaan listrik energi terbarukan dari perusahaan, serta minimnya mekanisme pembelian listrik oleh perusahaan.

Dia mengusulkan Indonesia mencantumkan target energi terbarukan secara eksplisit dalam kebijakan nasional dan komitmen iklim (nationally determined contribution/NDC). Lalu mempercepat implementasi skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau power wheeling, membuka opsi penerapan Corporate Purchase Power Agreement (CPPA) di mana perusahaan dapat membeli listrik langsung dari pembangkit listrik energi terbarukan. 

Selain itu, memperjelas kepemilikan sertifikat energi terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) antara PLN dan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Reformasi regulasi yang menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang menarik juga sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan transisi energi nasional.

Kepala RE100 dan The Climate Group Ollie Wilson menuturkan anggota RE100 siap untuk berinvestasi dalam transisi energi di Asia, namun ambisi mereka harus diimbangi oleh para pembuat kebijakan agar peralihan ke energi terbarukan terjadi dengan cepat dan pada skala besar seperti yang kita butuhkan.

“Untuk meningkatkan daya saing, keamanan energi, dan manfaat iklim dari energi terbarukan, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengadaan energi terbarukan oleh perusahaan,” katanya.