Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva menyatakan bahwa tarif dagang yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap seluruh mitra dagangnya dapat menghambat upaya pemerintahnya dalam mengamankan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim.
“Perang tarif tidak baik untuk siapa pun,” kata Silva dalam konferensi pers pada Kamis (3/4/2025), dikutip dari Bloomberg.
Silva mengemukakan tarif dagang yang diterapkan Trump membuat negara-negara mulai mengalihkan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pendanaan iklim ke tempat lain.
Brasil akan menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP30 tahun ini di kota Belem yang berada di wilayah utara negara tersebut. Brasil dan negara berkembang lainnya turut menargetkan mobilisasi dana sebesar US$1,3 triliun per tahun untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada COP tahun ini.
Pada konferensi COP29 tahun lalu di Baku, Azerbaijan, negara-negara maju telah sepakat untuk menyediakan setidaknya US$300 miliar.
“Kami punya kewajiban untuk mendapatkan US$1,3 triliun,” ujar Silva.
Baca Juga
Sejak menjabat pada Januari 2025, Presiden Trump telah merombak berbagai kebijakan lingkungan dan menarik AS keluar dari Perjanjian Paris, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan membatasi pemanasan global.
“Kita seharusnya berperang melawan kemiskinan dan perubahan iklim, karena itulah yang mengancam kehidupan kita,” tegas Silva.
Di tengah upaya menangkal perubahan iklim yang ditempuh Brasil dan negara berkembang lainnya, Trump justru kembali bermanuver dengan kebijakan anti iklim.
Setelah mengguncang perekonomian global dengan kenaikan tarif secara signifikan untuk mitra dagang, Trump kini menandatangani perintah eksekutif (executive order) yang memungkinkannya memblokir regulasi pencegahan perubahan iklim dan transisi energi yang diterapkan oleh negara bagian pada Selasa (8/4/2025) waktu setempat.
Keputusan ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian upaya pemerintahan Trump untuk meningkatkan produksi energi domestik dan melawan kebijakan pengurangan emisi karbon yang umumnya diprakarsai oleh Partai Demokrat. Perintah tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Trump mengeluarkan instruksi untuk meningkatkan produksi batu bara.
Perintah itu mengarahkan Jaksa Agung AS untuk mengidentifikasi undang-undang negara bagian yang berkaitan dengan perubahan iklim, inisiatif environmental, social and governance (ESG), keadilan lingkungan, dan emisi karbon, untuk kemudian mengambil tindakan pemblokiran.
