Bisnis.com, JAKARTA - Founder Indonesian Climate Justice Literacy (ICJL) Firdaus Cahyadi menilai proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) merupakan 'solusi palsu' alternatif energi yang dapat mengancam lingkungan.
Baca Juga
Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, proyek DME akan didanai langsung oleh negara dengan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
DME menjadi salah satu bentuk hilirisasi batu bara yang didorong oleh pemerintah guna menyubtitusi LPG. Apalagi, Indonesia masih ketergantungan impor LPG. Pemilihan DME untuk subtitusi sumber energi disebut-sebut lantaran mempertimbangkan dampak lingkungan. DME diklaim mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%.
Namun sebaliknya, Firdaus menilai proyek DME justru mengancam lingkungan. Sebab, penggunaan batu bara yang merupakan energi kotor terus berlanjut.
Dia menuturkan, emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim, yang dihasilkan oleh gasifikasi batu bara lebih tinggi daripada LPG. Menurutnya, emisi GRK itu dihasilkan itu terjadi sejak dari hilir, proses ekstraksi batu bara sebagai bahan baku hingga di hilirnya, proses produksi DME.
Organisasi lingkungan hidup Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER) misalnya, mengungkapkan bahwa emisi GRK yang dihasilkan dari produksi DME lima kali lebih besar dari produksi LPG dengan jumlah sama, yaitu 824.000 ton CO2 ekuivalen per tahun.
"Ironis, di saat masyarakat, baik nasional dan internasional, memiliki kesadaran lingkungan hidup dengan menjauhi energi kotor batu bara, pemerintah justru ingin memperpanjang penggunaan batu bara melalui solusi palsu gasifikasi batu bara," ujar Firdaus melalui keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).
Dia pun menilai pendanaan Danantara untuk hilirisasi batu bara bertujuan untuk menyelamatkan industri batu bara, bukan untuk kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia.
Menurutnya, bukan kali ini saja pemerintah berupaya menyelamatkan bisnis batu bara yang mulai ditinggalkan secara internasional. Sebelumnya, kata dia, pemerintah juga menyelamatkan industri batu bara dengan membagi-bagi konsesi tambang batu bara kepada organisasi massa (ormas) keagamaan.
"Terlalu kuat pengaruh elite pendukung energi kotor berbasiskan fosil yang ada di lingkar, bahkan juga pusat kekuasaan politik, yang terus memperlemah komitmen iklim Indonesia,” kata Firdaus.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan DME menjadi proyek terbesar dari 21 proyek hilirisasi tahap awal tahun ini.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan nilai investasi 21 proyek itu mencapai US$40 miliar atau setara Rp656,23 triliun (asumsi kurs Rp16.405 per dolar AS). Adapun, biaya investasi untuk proyek DME mencapai US$11 miliar atau Rp180,36 triliun.
“Paling gede DME, DME-nya empat [proyek]. DME-nya empat itu [nilai investasi] sekitar US$11 miliar," kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (4/3/2025).
Terkait pelaksana proyek, Tri menjelaskan bahwa pengerjaan DME ini akan melibatkan kerja sama antara berbagai pihak di dalam negeri tanpa dominasi satu perusahaan tertentu.
Dia pun membantah bahwa proyek ini hanya akan dilaksanakan melalui penugasan ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA), tetapi nantinya pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Sayangnya, Tri tidak memerinci pihak mana saja yang dimaksud.
Meskipun belum ada jadwal pasti mengenai kapan proyek ini akan dimulai, Tri memastikan bahwa pelaksanaan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Belum [ada tanggal pastinya], tetapi dalam waktu dekat [akan segera dijalankan]," jelasnya.
