Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China bersiap menghapus sistem harga tetap untuk listrik dari energi terbarukan sehingga penentuan tarif listrik akan mengacu pada mekanisme pasar.
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) serta Administrasi Energi Nasional (NEA) China dalam pernyataan menyebutkan pemerintah pusat telah menyetujui bahwa listrik dari energi terbarukan harus diperdagangkan secara bebas.
Pemerintah daerah juga bakal diberikan kewenangan untuk mengusulkan serta menerapkan skema harga berbasis pasar sebelum akhir tahun ini. Untuk menghindari fluktuasi harga, mekanisme pembayaran penyeimbang akan diterapkan.
Sementara itu, proyek energi terbarukan lama dan baru akan dibedakan berdasarkan batas waktu 1 Juni 2025. Pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang telah beroperasi sebelum tanggal tersebut akan tetap mendapatkan kompensasi berdasarkan aturan yang berlaku saat ini. Namun, proyek yang beroperasi setelahnya akan tunduk pada ketentuan baru yang kemungkinan kurang menguntungkan.
“Kebijakan ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah China dalam mendorong sektor energi terbarukan yang makin matang agar lebih bergantung pada pasar daripada subsidi,” kata Yan Qin, analis dari ClearBlue Markets, perusahaan konsultan karbon berbasis di Toronto sebagaimana dikutip dari Bloomberg.
China merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia sekaligus pemimpin global dalam kapasitas energi terbarukan. Kapasitas terpasang energi terbarukan, termasuk tenaga angin dan surya, mencapai 1.410 gigawatt (GW) pada tahun lalu. Kapasitas itu memungkinkan China mencapai target 2030 enam tahun lebih cepat.
Baca Juga
Namun, meski harga listrik makin murah, pasar masih kesulitan menyerap kelebihan pasokan energi bersih. Di sisi lain, pemerintah daerah ingin menjaga tarif listrik tetap rendah di tengah perlambatan ekonomi.
Dalam pernyataan terpisah, NDRC dan NEA menegaskan bahwa kebijakan harga tetap energi bersih tidak akan berdampak pada tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dan sektor pertanian, sementara harga listrik untuk industri dan komersial diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan dalam tahun pertama penerapan.
Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas harga tanpa meningkatkan beban tarif listrik bagi konsumen akhir, kata Qin.
Penetapan tenggat waktu 1 Juni kemungkinan akan memicu lonjakan instalasi proyek baru oleh pengembang yang ingin mempertahankan skema harga lama.
Untuk menjaga stabilitas harga di pasar, pemerintah China akan menerapkan mekanisme pembayaran penyeimbang, yang serupa dengan skema contracts for difference di Inggris. Jika harga listrik turun di bawah level yang telah disepakati, operator jaringan akan mengganti selisihnya kepada produsen listrik. Sebaliknya, jika harga melebihi ambang batas yang ditetapkan, produsen listrik akan mengembalikan kelebihan tersebut.
.jpg?w=300&h=221)
