.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Semangat pemerintah menggaungkan transisi energi tidak sebanding dengan realisasi investasi energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sepanjang 2024.
Di sisi lain, realisasi investasi sektor minerba maupun migas lebih dinamis. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang menantang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki target memensiunkan PLTU dalam 15 tahun mendatang.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam kurun 2019 - 2025 realisasi investasi di sektor EBTKE tercatat stagnan. Tercatat, pada 2019 realisasi investasinya senilai US$1,7 miliar, kemudian anjlok menjadi US$1,4 miliar pada 2020.
Pada 2021 - 2022 berikutnya, investasi sektor EBTKE berturut-turus senilai US$1,6 miliar, kemudian pada 2023 kembali turun menjadi US$1,5 miliar. Adapun pada tahun lalu, realisasi investasinya tercatat stagnan sebesar US$1,5 miliar.
Di sela peresmian 37 proyek ketenagalistrikan, Senin (20/1), Presiden Prabowo Subianto menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada EBT. Kepala Negara pun mendorong transformasi energi menjadi energi terbarukan.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan capaian kinerja ekonomi hijau di Tanah Air selama ini karena transisi energi masih dianggap jadi penghambat dari pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
Apalagi, dalam 30 tahun terakhir, wajah perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh PDB selalu dikaitkan dengan booming komoditas.
“Ini sebenarnya tidak sehat, dengan kondisi produksi komoditas kita melandai. Jadi kita tidak bisa memperkirakan target pertumbuhan ekonomi 8% akan ditopang dengan apa?,” ujarnya di sela Bisnis Indonesia Forum, Kamis (23/1/2025).
Menurutnya, tantangan mendorong transisi energi Indonesia perlu dijawab oleh pembantu presiden dalam menjalankan program quick wins transisi energi. Bhima optimistis transisi energi bisa menjadi ketahanan energi, sehingga dapat menopang visi misi Presiden Prabowo.
“Transisi energi akan mendorong ketahanan energi. Dari sini, ekonomi hijau bisa mendukung visi ekonomi keberlanjutannya Kepala Negara,” tambahnya.
Saat ini, Pemerintah tengah menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2025-2035 dengan menargetkan sedikitnya 70% merupakan pembangkit listrik berbasis EBT.
Adapun, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas setrum terpasang sebesar 71 GW hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun.
