.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Greenpeace dan Celios mengkritik kinerja 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto berdasarkan komitmen, pernyataan, dan kebijakan pemerintah sejak pelantikan 20 Oktober 2024. Salah satunya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyebut gagasan kedaulatan pangan dan energi Prabowo masih belum konkrit. Menurutnya, narasi publik yang disampaikan pemerintah mengarah pada pembukaan lahan akan ujungnya meningkatkan emisi karbon, termasuk memicu kebakaran dan kabut asap, terutama di lahan gambut.
“Menyamakan perkebunan kelapa sawit dengan keanekaragaman hutan Indonesia yang kaya adalah kekeliruan besar,” ujarnya, dalam keterangan pers, Kamis (26/1/2025).
Evaluasi Greenpeace dan Celios terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo soal aspek lingkungan mengarah ke pengelolaan lingkungan dan transisi energi. Di bidang pengelolaan sampah, pemerintah memang memiliki niat menutup TPA ilegal, tetapi anggaran untuk perlingungan lingkungan termasuk pengelolaan sampah terus menurun.
Selanjutnya, terkait transisi energi, kebijakan pemerintah masih condong mengandalkan batu bara melalui pembangunan PLTU di kawasan industri dan meningkatkan penggunaan gas fosil, khususnya sektor kelistrikan.
Di sisi lain, program hilirisasi hilirisasi yang dipromosikan pemerintah dinilai minim manfaat ekonomi dan sarat bencana lingkungan.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan hilirisasi era Prabowo masih terjebak pada olahan primer sehingga kurang berkorelasi dengan upaya mencegah deindustrialisasi prematur.
Menurutnya, pembangunan smelter terus didorong beserta paket PLTU batubara di kawasan industri, namun porsi industri manufaktur terhadap PDB tetap dibawah 20% tentu ini butuh koreksi besar-besaran kebijakan hilirisasi.
“Yang bisa dibaca pencemaran udara, kerugian kesehatan, kecelakaan kerja akibat hilirisasi tambang membuat masyarakat kian rentan,” ujarnya.
Kendati pemerintahan Prabowo Subianto didapuk rapor merah Greenpeace dan Celios, tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Prabowo - Gibran cukup mentereng.
Pada Senin (20/1), Litbang Kompas merilis survei tentang Tingkat Kepuasan Publik Kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menunjukkan bahwa 80,9% responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka kepuasan publik tersebut merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir, atau sejak era Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Pada Januari 2015, pemerintahan Joko Widodo mendapatkan angka 65,1% atas survei kepuasan publik. Survei Litbang Kompas yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi itu digelar pada 4–10 Januari 2025, yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
