Kemenperin Sebut Dekarbonisasi Industri Butuh Investasi Rp5.000 Triliun

Bisnis.com, Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan kebutuhan investasi untuk mewujudkan dekarbonisasi sektor industri hingga 2030 mencapai Rp5.000 triliun.

Dia mengatakan, investasi itu dibutuhkan untuk membiayai penerapan teknologi rendah karbon dan upaya dekarbonisasi lainnya untuk empat subsektor dari sembilan subsektor industri prioritas dekarbonisasi. Adapun, keempat subsektor itu yakni industri semen, industri pupuk, industri besi & baja, serta industri pulp dan kertas.

"Dana hijau ini luar biasa hari ini dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh banyak industri untuk bisa mengakses dana hijau yang mungkin lebih dari Rp5.000 triliun," ucap Faisol dalam acara Kick Off 2nd AIGIS 2025 di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Tentunya, kata Faisol, kebutuhan investasi hijau tersebut perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya para penyedia pendanaan hijau.

Dia juga mengatakan, potensi ekonomi dari upaya dekarbonisasi sektor industri ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, transformasi menuju industri yang lebih hijau ini juga didorong Prabowo dalam melakukan optimalisasi pemberdayaan sumber daya lokal, khususnya dalam langkah menuju kemandirian energi dan sumber daya lainnya.

"Dalam rangka mendukung visi Indonesia tersebut, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus mendorong sektor industri, manufaktur agar menjadi lebih tangguh dan berdaya saing," tutur Faisol.

Kemenperin menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih di sektor industri dapat tercapai pada 2050. Target tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintah, yakni 2060.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan strategi untuk mencapai NZE meliputi beberapa faktor seperti pendanaan, teknologi, dan kebijakan pemerintah terkait emisi.

Saat ini, kata Agus, pihaknya tengah merumuskan beberapa kebijakan salah satunya mengenai batas atas emisi untuk industri dan kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) guna mencapai tujuan emisi nol bersih di sektor industri pada 2050.

“Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengurangan gas rumah kaca dan transisi menuju ekonomi hijau,” ujarnya beberapa waktu lalu.