Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun peta jalan menuju pengurangan emisi karbon atau dekarbonasisasi industri nikel. Langkah ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam transisi energi hijau.
Peta jalan dekarboninasi industri nasional sendiri bakal disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan menggandeng World Resources Institute (WRI). Peta jalan tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi pusat industri baterai dunia melalui proses produksi yang berpegangan pada standar-standar environmental, social, and governance [ESG],” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sesi diskusi di COP29 di Baku, Azerbaijan, sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Selasa (19/11/2024).
Dia mengemukakan peta jalan tersebut disusun untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi industri nikel Indonesia. Sektor ini tercatat menjadi penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca (GRK), meski kebijakan hilirisasi berhasil meningkatkan pendapatan sektor tersebut hingga dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas Nizar Marizi mengatakan Indonesia berpeluang memaksimalkan potensi nikel karena posisinya sebagai penyimpan cadangan terbesar komoditas tersebut. Meski demikian, Nizar memberi catatan bahwa kontribusi ekonomi sektor nikel harus sejalan dengan komitmen untuk menekan dampak lingkungan.
“Dengan pendekatan yang berkelanjutan, kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan tetap memenuhi tujuan iklim nasional,” katanya.
Baca Juga
Adapun implementasi peta jalan dekarbonisasi ini terdiri atas tiga fase inisiasi, akselerasi dan ekspansi. Fase inisiasi akan berfokus pada riset, perencanaan, dan pembuatan kebijakan terkait infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di wilayah industri nikel.
Kemudian sase akselerasi menargetkan pembangunan sistem transmisi listrik dan penyimpanan energi yang terhubung dengan sumber EBT. Terakhir, fase ekspansi memperluas adopsi pembangkit EBT dan teknologi rendah karbon dalam proses produksi di smelter nikel dan pabrik baterai.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengemukakan dekarboniasi dapat terwujud melalui kerja sama global dan investasi pada pembangunan industri yang terhubung dengan EBT. Potensi EBT sendiri dimiliki oleh Sulawesi sebagai penghasil utama nikel dan kobalt.
“Potensi EBT seperti angin terletak di selatan pulau dan panas bumi terletak di bagian utara,” kata Eniya.
Direktur Energi di World Resources Institute Jennifer Layke mengemukakan Indonesia tetap dapat mengambil posisi sebagai produsen baterai dunia dengan tetap memitigasi dampak iklim, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan. Dia menyinggung soal peningkatan skala penyimpanan energi untuk mencapai target transisi energi global. Pada COP29, salah satu target yang diusung adalah pembangunan penyimpanan energi sebesar 1.500GW pada 2030 atau kenaikan 6 kali lipat dari 2022.
