Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai dengan akhir Agustus 2025 terutama di wilayah tujuh provinsi rawan.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) milik Kementerian Kehutanan, data input sampai dengan Juni 2025 memperlihatkan indikasi areal hutan dan lahan yang terbakar mencapai 8.594 hektare.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan status siaga sampai dengan akhir bulan ini tersebut, mengingat menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau akan berlangsung sampai dengan penghujung Agustus 2025.
"Jadi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita diminta tetap siaga sampai akhir Agustus," ujarnya dilansir Antara, Rabu (6/8/2025).
Status siaga sampai dengan akhir bulan ini tersebut, mengingat menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau akan berlangsung sampai dengan penghujung Agustus 2025.
Pemerintah terutama masih bersiaga untuk potensi karhutla di tujuh provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Baca Juga
Potensi karhutla terutama diwaspadai di wilayah ekosistem gambut yang berada di tujuh provinsi tersebut, mengingat banyak yang sudah berada dalam kondisi yang sudah dikeringkan. Kondisi gambut kering ditambah cuaca panas selama beberapa hari dan aksi pembakaran dapat memicu karhutla di wilayah yang rawan.
Hanif menekankan lahan gambut itu tidak akan terbakar jika tidak ada yang sengaja membakarnya. Dia memastikan pemerintah terus menyiagakan operasi modifikasi cuaca sampai dengan akhir Agustus, sebagai bentuk upaya mencegah dan menekan potensi karhutla.
"Kami juga hari ini telah berdiskusi dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPB untuk menggelar operasi modifikasi cuaca di tujuh provinsi rawan, sepanjang terdapat potensi awan yang bisa kita semai," katanya.
