Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja seluruh kementerian/lembaga terkait atas capaian angka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurun drastis sepanjang tahun ini.
"Dalam kesempatan ini, Presiden mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup beserta kementerian terkait lainnya dan tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum juga terus dilakukan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan," demikian keterangan Sekretariat Kabinet dilansir Antara, Senin (4/8/2025).
Berdasarkan laporan terkini, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia per 1 Agustus 2025 tercatat mencapai 8.955 hektare, atau turun drastis sebesar 33,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 376.805 hektare. Kendati demikian, Presiden mengingatkan seluruh tim penanganan karhutla untuk tidak lengah.
Merujuk data BMKG, musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga akhir Agustus, yang meningkatkan potensi kebakaran di sejumlah wilayah rawan. Berdasarkan data yang diterima BNPB pada Sabtu (2/8/2022) dilaporkan semua titik panas yang membakar Kalimantan Barat menjadi nol titik panas.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan jajarannya akan menindak tegas pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan. Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberi toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar akibat membuka lahan. Hal tersebut agar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.
"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan," ucapnya dalam keterangan resmi.
Baca Juga
Menurutnya, sikap tegas pemerintah tersebut dalam rangka mencegah karhutla. Namun demikian, pemerintah memahami masyarakat ataupun korporasi membutuhkan lahan untuk kebutuhan usahanya. Di sisi lain, pemerintah tidak membenarkan metode membakar lahan untuk membuka lahan karena akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
Pemerintah dalam mencegah karhutla akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari kementerian terkait. Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan.
"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo akan memfasilitasi pembukaan lahan dengan teknologi modern untuk mencegah karhutla," tuturnya.
Program bantuan teknologi itu akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan. Dengan adanya upaya ini, diharapkan penggunaan metode pembakaran hutan bisa dikurangi oleh kalangan perusahaan atau individual.
"Kami mengapresiasi Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, titik api saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini," tutur Budi.
Untuk menghadapi karhutla selama musim kemarau di Kalimantan Barat, pemerintah melalui Kemenko Polhukam memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat respons di lapangan. Tim Pemantauan Desk Penanganan Karhutla yang dipimpin Kolonel Inf Heri Budi Purnomo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah rawan pada 23–26 Juli 2025.
Langkah cepat seperti pengerahan helikopter water bombing, percepatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan mobilisasi sumber daya manusia tengah diupayakan untuk menekan jumlah titik panas, yang mencapai 399 hotspot per 23 Juli, dengan konsentrasi tertinggi di Sanggau, Sintang, dan Mempawah.
KOMITMEN KLH
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Lingkungan Hidup LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Hanfi Faisol Nurofiq memastikan pemerintah melakukan percepatan penanganan karhutla sebagai prioritas utama untuk mencegah meluasnya kerusakan ekosistem.
"Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya," ujarnya dalam keterangan resmi.
Dia menegaskan percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas utama. Setiap titik api yang cepat dipadamkan diyakini dapat mencegah pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.
Khusus di Kalimantan Barat, dia menyoroti per 31 Juli 2025, sebanyak 1.500 hotspot atau titik panas terpantau di wilayah itu dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi. Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi dengan luas terdampak mencapai 989 hektare, terutama di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah dan Kubu Raya.
Sejak penetapan status siaga darurat karhutla pada 17 April 2025, KLH/BPLH mengoordinasikan langkah-langkah terpadu. Tiga unit pesawat water bombing telah dikerahkan di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli 2025, didukung patroli udara dan operasi modifikasi cuaca. Patroli darat dan pemadaman juga intensif dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.
Dalam aspek penegakan hukum, Hanif menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi pemegang konsesi.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan penerapan teknologi permanen dan penegakan hukum yang tegas, terutama di kawasan rawan seperti lahan gambut. Dia menggarisbawahi pentingnya sistem teknologi berbasis deteksi dini, prediksi cuaca yang akurat, serta modifikasi cuaca yang konsisten untuk meminimalkan risiko karhutla.
"Pembangunan teknologi permanen dalam penanggulangan karbon tidak bisa instan. Sejak kebakaran hebat 2019, kita dorong terus inovasi anak bangsa untuk menciptakan solusi jangka panjang. Keberhasilan operasi modifikasi cuaca yang dijalankan di Kalbar menjadi bukti efektivitas pendekatan teknologi. Beberapa hari lalu ada hampir 400 hotspot. Pagi ini, kita sambut dengan nol titik panas. Ini capaian luar biasa dan membanggakan," terangnya.
Namun demikian, dia menekankan keberhasilan tersebut tak boleh membuat semua pihak lengah. DIa mengingatkan musim kemarau masih berlangsung dan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun dilarang keras berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
"BMKG menyatakan Kalbar sedang berada di puncak musim kemarau, dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus. Maka, tidak ada toleransi untuk pembakaran. Titik," katanya.
Pihaknya mengkritisi aturan daerah yang membolehkan pembukaan lahan maksimal 2 hektare dengan cara membakar karena bertentangan dengan regulasi nasional. Dia meminta aparat penegak hukum segera melakukan tindakan preventif seperti pemagaran, pemalangan, dan penandaan kawasan rawan karhutla. Pendekatan strict liability (tanggung jawab mutlak) bagi pemilik konsesi yang ditemukan terbakar, terlepas dari unsur kesengajaan.
"Gambut yang sudah kering karena kanal-kanal buatan tidak bisa lagi menyerap air. Sekali kering, dia akan terus jadi bahan bakar potensial. Ini ancaman serius," ucapnya.
