Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dengan mendorong Mutual Recognition Arrangement (MRA) bersama standar karbon internasional seperti Verra, Gold Standard, Puro Earth, dan Plan Vivo.
Wakil Menteri Lingkungan Hiduo (LH)/ Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan MRA atau kesepakatan saling pengakuan itu merupakan langkah penting untuk membuka peluang lebih luas bagi proyek-proyek karbon Indonesia agar bisa diperdagangkan secara internasional.
"Dengan gold standard kita sudah berkomunikasi intensif, targetnya MRA dengan gold standard bisa ditandatangani sekitar Mei atau Juni. Dengan Verra, draft MRA sudah kami terima, sekarang sedang dikaji tim kami," ujarnya dilansir Antara, Rabu (23/4/2025).
Selain membidik permintaan pasar internasional Kementjuga tengah mendorong sisi suplai karbon domestik. Beberapa sektor seperti biochar, Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah sawit, hingga proyek-proyek milik BUMN seperti Pertamina New & Renewable Energy (NRE) disiapkan sebagai sumber pasokan kredit karbon.
Diaz menjelaskan kerja sama internasional tetap mengacu pada prinsip-prinsip nasional yang tidak bisa dinegosiasikan, yakni seluruh proyek karbon wajib terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).
Tidak hanya itu, kerja sama tersebut juga mendukung pencapaian target iklim National Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui mekanisme buffer, dan transaksi pertama dilakukan di Indonesia agar dapat dicatatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga
Sejak diluncurkan pada September 2023 hingga April 2025, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) telah menunjukkan performa nilai transaksi hampir mencapai Rp80 miliar dan volume 1,6 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e.)
