Bisnis.com, BANDUNG — Penanganan banjir di wilayah Jabar akan berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan secara prinsip penanganan banjir di wilayah Jabar saat ini akan disiapkan penanganan jangka menengah dengan fokus utamanya yaitu rehabilitasi bencana agar di kemudian hari tidak terulang kembali.
"Kami bicaranya sudah pada teknis tidak lagi penanganan tanggap darurat menyiapkan bahan sembako atau kemudian menyiapkan alas tidur, alas selimut tapi kita fokus pada rehabilitasi bencana," ujarnya, Senin (17/3/2025).
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan pemda kabupaten/kota akan bahu membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai. Selain itu, juga ditetapkan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.
"Pertama penetapan lokasi (ahan pembangunan tanggul tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami," tuturnya.
Oleh karena itu, kolaborasi yang telah disepakati pada hari ini diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan.
Baca Juga
"Mudah-mudahan seluruh kerangka kerja terpadu di kabinet Merah Putih ini adalah kerangka kerja untuk dua hal stimulusnya yang pertama adalah penanganan banjir tetapi di balik penanganan banjir ada stimulus yang kedua yaitu penanganan ketahanan pangan, karena efek dari sungai ujungnya adalah areal pertanian, efek areal pertanian ujungnya adalah produktivitas beras," ucap Dedi.
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menambahkan penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah dengan menertibkan sempadan sungai yang didalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul dan bendungan.
"Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah," tuturnya.
Nusron mengatakan kepala daerah berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan. Sehingga ditargetkan Juni 2025 sudah mulai proses pembangunan, baik itu normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai.
"Kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan," katanya.
