Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai percepatan transisi energi di dalam negeri berisiko terdampak empat tantangan investasi energi hijau.
Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin, Bobby Gafur, memerinci tantangan yang pertama adalah kepastian hukum dan perbaikan regulasi.
Menurutnya, pergantian pemerintahan bisa memicu perubahan regulasi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.
"Kami melihat Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tegas, dan beliau sudah memperlihatkan komitmennya untuk penegakan hukum. Untuk mengejar investasi itu perlu perlu kepastian hukum,” kata Bobby dalam sebuah diskusi, dikutip Kamis (27/2/2025).
Tantangan kedua adalah subsidi dan insentif terutama untuk sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Saat ini, harga listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan (EBT) lebih mahal ketimbang dari energi fosil.
Padahal, lanjutnya, investor dan pelaku usaha ketika menanamkan modal untuk proyek EBT mengharapkan imbal hasil yang lebih baik. Masih ada gap antara kebijakan dan struktur harga keekonomian.
Tantangan ketiga pada investasi energi hijau lainnya adalah program pemanfaatan SDA untuk dana yang tersedia, serta keempat kebijakan yang berdampak kepada keekonomian program.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pemerintah bakal menyuntikkan dana hingga US$20 miliar per tahun untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk di sektor EBT melalui Danantara. Nilai tersebut bisa bertambah dengan melibatkan investor rekanan untuk setiap proyek investasi.
“Idenya adalah untuk mengundang banyak investor untuk datang dan berinvestasi pada proyek-proyek yang layak dan, termasuk proyek-proyek yang ramah lingkungan,” kata Hashim.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi hijau. Pasalnya, dari potensi energi baru terbarukan sebesar 3.700 Gigawatt, saat ini pemanfaatannya baru mencapai 144 Gigawatt.
“Apalagi pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," katanya.
Wakil Ketua Umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin, Aryo Djojohadikusumo, mengapresiasi langkah pemerintah yang memprioritaskan sektor EBT sebagai salah satu tujuan investasi.
“Presiden menyebutkan energi terbarukan, energi hijau berkali-kali. Dan dia secara khusus menyebutkan tambahan dana segar. Sebagian besar [dana] mungkin akan disuntikkan ke dalam energi hijau dan terbarukan serta industri yang penting bagi energi hijau seperti mineral,” ujarnya.
