Bisnis.com, JAKARTA — Dalam beberapa tahun terakhir, isu lingkungan hidup tengah menjadi perhatian. Gaya hidup serba ramah lingkungan dan berkelanjutan atau sustainable living sudah menjadi sebuah tren.
Sustainability sendiri merupakan sebuah mindset dan tindakan yang mengedepankan pemeliharaan lingkungan untuk masa depan bumi agar menjadi lebih baik. Konsep sustainability dalam ranah real estat menjadi tindakan investasi jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan.
Dengan memperhatikan aspek-aspek sustainability, proyek real estat bisa menjadi kunci dalam menjaga ekosistem agar tetap stabil, menciptakan lingkungan asri, dan menghindari potensi bencana di masa depan. Hal ini karena proses pembukaan lahan dan pembangunan yang tidak terkalkulasi atau tidak memperhitungkan dampak pembangunan untuk lingkungan sekitar.
Berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), lingkungan buatan diketahui telah menyumbang lebih dari 40% emisi karbon yang ada di dunia ini. Hal ini membuat industri konstruksi dan properti dapat dikatakan memiliki peran penting dalam rangka menurunkan tingkat emisi.
Salah satu emiten properti PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) atau Paradise Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan proyek properti baik komersial, hotel, maupun residensial.
CEO dan President Director PT Indonesian Paradise Property Tbk Anthony Prabowo Susilo mengatakan perusahaan berdokus pada inovasi dan kreativitas untuk menciptakan ruang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat dalam mengembangkan proyek properti.
Baca Juga
“Salah satu langkah konkretnya adalah dengan menyeimbangkan pembangunan yang menyediakan ruang hijau memadai sehingga menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan nyaman bagi generasi mendatang,” ujarnya kepada Bisnis dikutip Sabtu (22/2/2025).
Pengembang berkode emiten INPP ini mengklaim telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon termasuk penerapan konsep ekonomi sirkular dalam operasional perusahaan. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengurangan limbah tetapi juga efisiensi penggunaan sumber daya.
Menurutnya, konsep keberlanjutan dalam proyek properti sangat penting dilakukan. Pasalnya, properti yang berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan sosial. Hal ini membuat setiap proyek yang dikembangkan INPP dipastikan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Pengembangan properti merupakan bisnis jangka panjang dan kami memiliki pengalaman yang cukup untuk memahami keberlanjutan adalah kunci untuk memastikan kesuksesan masa depan dan keberlangsungan bisnis. Kami berkomitmen untuk fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan di seluruh area perusahaan,” katanya.
Ke depan, INPP berencana untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik terbaik dalam manajemen energi dalam pengembangan proyek properti.
Anthony optimistis dapat mencapai sertifikasi hijau pada beberapa proyek yang dimiliki INPP dalam 2 tahun hingga 3 tahun mendatang. Adapun tantangan yang dihadapi untuk melakukan sertifikasi bangunan hijau yakni penyesuaian terhadap standar sertifikasi yang ketat dan investasi awal yang signifikan.
Rencananya sertifikasi hijau yang akan dilakukan pada gedung milik INPP yang telah berumur 10 tahun hingga 15 tahun. Proyek tersebut yakni Beachwalk di Bali.
“Green building itu paling tepat di awal saat proyek itu dibangun dan yang berusia 10 tahun hingga 15 tahun. Untuk mengubah menjadi green sertification dimulai penggantian lampu dan AC yang berdampak pada penggunaan listrik. Mal dan hotel biaya listriknya besar, enggak mungkin di tengah umur gedung baru 5 tahun ganti AC. Jadi gedung yang berumur 10 tahun hingga 15 tahun yang ganti AC yang ramah lingkungan dan hemat energi,” tuturnya.
Meskipun INPP telah berkomitmen dalam pembangunan proyek berkelanjutan, namun hingga saat ini belum meraih Environmental, Social, and Governance (ESG) risk rating dari Bursa Efek indonesia. Pihaknya menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam aspek ESG. Perusahaan sedang dalam proses memperkuat praktik ESG dan berencana untuk berpartisipasi dalam penilaian ESG di masa mendatang.
Anthony mengungkapkan perusahaan telah penerbitan obligasi I senilai Rp500 miliar yang mendapatkan peringkat idAAA(cg) dari Pefindo dimana obligasi tersebut ditanggung seluruhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF), lembaga dana perwaliamanatan Asian Development Bank (ADB).
Dalam proses tersebut, CGIF dan ADB melakukan audit kinerja perusahaan beserta proyek yang secara mendalam mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), statun clear and clean tanah, keterlibatan masyarakat sekitar dan lain sebagainya.
“Perusahaan yang kinerja dan ESGnya tidak positif ya mereka enggak akan berikan pendanaan. Ini seperti ESG bond, karena dalam prosesnya, ESG kami diperiksa satu per satu tiap proyek, dan kami lolos. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja keberlanjutan. Kami akan terus berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan,” ucapnya.
KINERJA BISNIS
Adapun di tahun ini, INPP membidik target pertumbuhan kinerja sebesar 20% dari tahun 2024. Keoptimisan INPP dalam menjalankan bisnis sepanjang tahun 2025 karena porsi pendapatan berulang perusahaan mencapai 90% yang disumbang dari hotel 48%, komersial 42%, sementara pendapatan penjualan properti masih di angka 10%.
Pada estimasi kinerja 2024, INPP meraup kenaikan pendapatan usaha 110% dibandingkan dari tahun 2023. Kinerja bisnis perhotelan mencatatkan kenaikan sebesar 120% atau menyumbang kontribusi sebesar 44%. Kemudian, bisnis komersial yang dimiliki INPP naik sebesar 105% di tahun 2024 dimana menyumbang porsi pendapatan sebesar 38%. Lalu penjualan properti naik sebesar 130% atau memberi kontribusi sebesar 18%.
INPP optimistis sepanjang tahun lalu dapat membukukan kenaikan laba usaha 170% dan kenaikan laba tahun berjalan 220% dibandingkan dari tahun 2023.
“Ini merupakan hasil pembenahan yang kami lakukan, tidak hanya di sisi proyek lapangan tetapi juga pada sisi pendanaan. Kami optimis tahun ini bisnis properti akan lebih baik. Kami banyak belajar dari situasi pandemi, kendati kinerja bisnis INPP sangat terdampak namun proyek dikerjakan bisa tepat waktu sehingga membuat pendapatan perusahaan tetap bisa meningkat,” terangnya.
Menurutnya, segmen komersial masih menjadi andalan dan akan terus didorong. INPP tengah mengembangkan proyek mal di Semarang seluas 50.000 meter persegi yang ditargetkan beroperasi pada tahun depan. Di tahun ini, perusahaan juga tengah menyelesaikan tambahan retail spaces dari proyek Antasari Place seluas 5.000 meter persegi seiring dengan serah terima unit apartemen secara bertahap.
“Konsep mixed use akan terus dihadirkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas sekaligus untuk memberikan nilai tambah untuk konsumen,” ujarnya.
Adapun okupansi rerata mal yang dikelola mencapai 93% dan terus meningkat yang menunjukkan tren pemulihan khususnya setelah terpukul akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, okupansi yang baik bisa dicapai dengan penerapan strategi yang matang khususnya fokus pada tenant mixed dan spesialis dari sektor apparel, fashion, aksesoris, dan lainnya sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik.
“Tahun ini kami akan membuat 2 proyek baru dan melanjutkan 4 proyek yang tengah dikerjakan. Kami melanjutkan extension 23 Paskal Shopping Center di Bandung, Hyatt Place Makassar, 23 Semarang Shopping Center, dan Antasari Place di Jakarta. Kami akan mulai membangun 2 proyek yakni Hotel Citadim di dalam kompleks Antasari Place, dan mixed used di Balikpapan,” kata Anthony.
Direktur dan Chief Financial Officer (CFO) PT Indonesian Paradise Property Surina menuturkan perusahaan menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure senilai Rp1,09 triliun. Alokasi dana ini akan digunakan untuk ekspansi sebesar 94% dan akan digunakan untuk operasional sebesar 6%.
Menurutnya, INPP telah ikut serta dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan mendorong gaya hidup berkualitas di tengah kehidupan perkotana yang modern. Hal itu dilakukan dengan pengembangan proyek ikonik yang menjadi daya tarik tersendiri.
Dengan strategi 4M yakni mixed used development, mixed scale, middle up market, dan major cities, membuat kinerja bisnis INPP bisa bertahan dalam kondisi ekonomi. Hingga kini, INPP mengelola 25 unit bisnis proyek properti di 8 kota.
“Selama ini, kami tidak memiliki track record proyek yang mangkrak. Bahkan ada banyak proyek yang dikerjakan pada saat pandemi dan semuanya 100% selesai,” ucap Surina.
Chief Corporate Communication PT Indonesian Paradise Property Siti Utami menambahkan sejak pertama dibangun pada 2002, INPP senantiasa terdorong oleh keinginan untuk mengembangkan ruang-ruang yang mampu menyajikan lebih dari sekedar aspek visual dan fungsional. Menurutnya, upaya tersebut sebagai perwujudan dari komitmen untuk mengambil bagian dalam peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami selalu mencari cara yang baru dan menarik untuk memastikan kebahagiaan pelanggan melalui proyek yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Destinasi gaya hidup ikonik yang membentuk interaksi sosial masyarakat dan memperkaya komunitas,” ujarnya.
DORONG BANGUNAN HIJAU
Sementara itu, Komite Tetap Riset Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ignesjz Kemalawarta mengatakan pihaknya tengah mendorong gedung dan kawasan perumahan di Indonesia untuk dilakukan sertifikasi hijau. Adapun ditargetkan dalam 3 tahun mendatang akan ada 500an proyek properti yang tersertifikasi hijau.
“Kami coba meningkatkan jumlah sertifikasi dulu karena baru mencapai 305 proyek yang tersertifikasi, ini kalah dengan Singapura yang sudah 1.000an proyek. Kami terus sosialisasi dan Kadin pun akan meluncurkan panduan atau pedoman untuk real estat baik bagi pengembang kecil, menengah dan besar untuk membangun proyek properti dengan sertifikasi hijau,” katanya kepada Bisnis.
Menurutnya, masih sedikitnya jumlah proyek properti bersertifikat hijau di Indonesia karena kurangnya kesadaran akan pentingnya bangunan ramah lingkungan. Pasalnya, sebuah bangunan menyumbang emisi karbon sebesar 40%.
Selain itu, biaya konstruksi untuk membangun bangunan yang hijau dan ramah lingkungan mengalami kenaikan 3% hingga 4%. Namun, dalam jangka panjang kenaikan biaya konstruksi bangunan tersebut dikompensasi dengan efisiensi energi yang didapat selama umur bangunan 40 tahun.
Dia menerangkan bangunan standar yang tanpa sertifikasi hijau menggunakan kaca biasa yang tak dapat menghalau panas sehingga penggunaan pendingin ruangan (AC) akan semakin besar. Hal ini berbeda dengan bangunan hijau yang menggunakan kaca ganda low carbon yang harganya mahal namun dapat menghalau panas sehingga bisa menghemat energi.
“Banyak yang kesadarannya masih kurang, jadi green building itu akan ada biaya tambahan 3% hingga 4% konstruksinya, ini dirasa memberatkan pengembang. Namun kalau membangun green building, maka umur bangunan 40 tahun akan menikmati energy saving. Efisiensi energinya sekitar 30%,” ucap Ignesjz.
Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Kadin Indonesia Budiarsa Sastrawinata berpendapat pembiayaan hijau di sektor properti merupakan salah satu cara untuk mendukung pengembangan properti yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Selain sumber pembiayaan hijau, perlu dicari juga skema khusus yang memang cocok dan bisa diaplikasikan di sektor properti di Indonesia,” tuturnya.
Menurutnya, pembiayaan hijau di sektor properti memiliki beberapa keunggulan yakni mengurangi dampak lingkungan dari berbagai proyek properti. Selain itu, membantu meningkatkan efisiensi energi, membantu meningkatkan nilai properti dan kualitas lingkungan, dan mengurangi biaya operasional proyek properti.
“Pelaku usaha yang juga sebagai bagian dari komunitas yang punya perhatian khusus pada lingkungan dan keberlanjutan, akan melakukan upaya untuk terus mendorong penerapan ESG,” katanya.
Budiarsa berharap ke depan terdapat berbagai platform pembiayaan alternatif yang memungkinkan banyak berkontribusi dalam pendanaan proyek yang ramah lingkungan.
Business Development Director Asia GRESB Trey Archer menuturkan investasi pengembangan di sektor hijau akan menjadi tren baru yang sejalan dengan kebutuhan kualitas hidup manusia terhadap kelestarian lingkungan.
Selain peningkatan terhadap efisiensi energi, penerapan praktik ESG dalam industri properti juga dapat meningkatkan efisiensi terhadap pembiayaan dan operasional dalam jangka panjang.
“Dalam real estat yang berkelanjutan dan keuangan hijau yang sangat penting untuk membentuk masa depan yang lebih hijau di sektor ini,” ucapnya.
Namun demikian, pihaknya tak menampik bangunan bersertifikat hijau di Indonesia baru sedikit. Menurutnya, untuk meningkatkan bangunan hijau di Indonesia diperlukan intervensi pemerintah berupa insentif. Pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan pajak berupa pajak penghasilan (PPh) final dan pajak bumi bangunan (PBB) bagi properti yang bersertifikat hijau.
Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi teknologi hijau seperti panel surya atau sistem pengelolaan air yang efisien. Lalu juga dapat diberikan kemudahan perizinan bagi proyek properti yang mengadopsi konsep ramah lingkungan.
“Insentif pembiayaan dari lembaga keuangan berbasis ESG juga diperlukan,” tutur Trey.
