Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Target Implementasi B40 100% Mulai Bulan Depan

Implementasi bauran biodiesel berbasis sawit 40% atau B40 secara penuh sempat tertunda awal tahun dan ditargetkan terealisasi pada Maret 2025
Kilang Pertamina Internasional (KPI) memproduksi BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 mulai hari ini, Selasa (14/1/2025) - Dok. Kilang Pertamina Internasional (KPI).
Kilang Pertamina Internasional (KPI) memproduksi BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 mulai hari ini, Selasa (14/1/2025) - Dok. Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi bauran biodiesel berbasis sawit 40% atau B40 dapat secara penuh pada Maret 2025 setelah sempat menghadapi penundaan awal tahun.

“Distribusi B40 telah mencapai 1,2 juta kiloliter per hari ini,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebagaimana dilaporkan Reuters, Jumat (14/2/2025).

Indonesia mulanya menargetkan implementasi B40 secara 100% mulai Januari 2025. Namun sejumlah kendala regulasi dan distribusi biodiesel membuat masa transisi diberlakukan sampai Februari 2025.

Kebijakan bauran biodiesel berbasis sawit sebelumnya diterapkan di level 35%. Eniya mengatakan masa transisi tidak akan diperpanjang.

“Saya kira setiap pihak berupaya untuk merealisasikan implementasi 100%,” katanya.

Penerapan mandatori biodiesel 40% sendiri menjadi perhatian para pelaku pasar minyak sawit. Permintaan minyak sawit yang lebih tinggi dari sektor energi diperkirakan akan mempengaruhi ekspor komoditas ini.

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia telah mengalokasikan 15,6 juta kiloliter biodiesel untuk distribusi pada 2025, meningkat dari sekitar 13 juta kiloliter pada 2024.

Alokasi biodiesel yang lebih besar berpotensi mengerek subsidi yang disiapkan pemerintah. Untuk membiayai kenaikan subsidi tersebut, Indonesia berencana menaikkan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi 10% dari sebelumnya 7,5%.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan keputusan resmi untuk menerapkan tarif pungutan baru masih dalam proses. Tahun ini, BPDPKS menargetkan penerimaan pungutan sawit sebesar Rp25 triliun, tidak berubah dari tahun lalu.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper