Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp4.000 Triliun Agar Tak Perburuk Perubahan Iklim

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia perlu pendanaan sebanyak US$281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun agar tidak memperburuk perubahan iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) di Jakarta, Senin (22/7/2024). Bisnis/Abdurachman
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) di Jakarta, Senin (22/7/2024). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia setidaknya perlu pendanaan sebanyak US$281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun agar tidak memperburuk perubahan iklim.

Pernyataan itu Sri Mulyani sampaikan ketika menjadi pembicara di Indonesia International Substanbility Forum di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Jumat (6/9/2024).

Bendahara Negara tersebut menjelaskan, Indonesia akan terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, dia tidak menampik upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut dapat memperburuk perubahan iklim.

Oleh sebab itu, sambungnya, teknologi memainkan peran penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kembangkan teknologi yang diperlukan terutama untuk lakukan transisi energi.

"Jadi, dari mana pendanaannya berasal? Mungkin kita membutuhkan US$281 miliar, atau mungkin banyak di antara hadirin yang tidak tahu apa arti dari miliar dolar AS tersebut, jadi saya akan menerjemahkannya menjadi Rp4.000 triliun," jelasnya.

Sri Mulyani pun mengaku, pemerintah terus berupaya untuk memperbanyak alokasi anggaran untuk terus membiayai kebijakan dekarbonisasi. Dia mencontohkan, pemerintah terus mendorong pihak swasta untuk berinvestasi kepada industri hijau dengan penerbitan kebijakan diskon pajak hingga pembebasan bea masuk.

Dari sisi fiskal, dia menjelaskan pemerintah juga menciptakan lebih banyak instrumen keuangan seperti penerbitan sukuk hijau hingga obligasi biru dengan nilai US$7,07 miliar sepanjang 2018 hingga 2023. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sudah membuka perdagangan karbon Indonesia.

"Kami juga bekerja sama dengan banyak sektor swasta dan filantropi terkait dengan mekanisme transisi energi ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengungkapkan perubahan iklim menyebabkan banyak dampak buruk kepada perekonomian seperti penurunan produk domestik bruto (PDB) hingga dua digit pada tahun depan.

"Sebuah studi menunjukkan bahwa skenario terburuk dari perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025. Angka ini cukup besar, 10% dari PDB," ujarnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintahan di seluruh dunia harus punya tugas yang lebih berat ke depannya. Sri Mulyani ingin setiap negara untuk berkolaborasi atasi perubahan iklim.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper