Bisnis.com, JAKARTA -- Asian Development Bank (ADB) menyinggung progres fasilitas pelaksanaan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM) yang masih kompleks dalam pelaksanaannya.
Country Director ADB Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan ETM pada prinsipnya menghadirkan pembiayaan jangka panjang dan pengaturan konsesi untuk pensiun dini PLTU.
"Ini adalah area yang sangat, sangat kompleks, dan khususnya, Anda tahu, hanya dengan menghentikan beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara tidak berarti menghentikannya begitu saja," kata Jiro dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISD) 2024, Jumat (6/9/2024).
Dari sisi konsesi, mekanisme ETM dirancang memberikan Net Present Value (NPV) netral bagi sponsor proyek sehingga waktu periode Power Pruchase Agreement (PPA) PLTU diperpendek selama 7-8 tahun,
Namun, dalam waktu tersebut PLTU tetap berupaya untuk menekan emisi gas rumah kaca. Alhasil, total emisi gas rumah kaca dalam siklus hidup pembangkit listrik tersebut dapat berkurang dengan jumlah yang signifikan.
"Ini tidak berarti menghentikannya [PLTU] begitu saja karena hal itu berdampak pada stabilitas jaringan secara keseluruhan dan juga khususnya pada masalah keamanan energi," tuturnya.
Baca Juga
Dalam hal ini, dia meminta kebijakan pemerintah yang lebih legit di sisi hulu dengan pertimbangan prioritas. Jiro menekankan bahwa hal ini dilakukan untuk mencapai transisi energi yang adil dan terjangkau.
Untuk mewujudkannya diperlukan kolaorasi antar pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, sektor keuangan swasta menjadi bagian dari upaya transisi.
"Ini sangat penting. Dan kemudian kita selalu, sering berbicara tentang 4P, people, policy, project dan partnership. Keempat hal ini harus ada, dan mereka akan mengambil pendekatan holistik. Jika tidak, akan sangat, sangat menantang bagi kita untuk melakukannya," jelasnya.
Sebelumnya, Jiro menerangkan, ADB memiliki target menjadi lembaga pendanaan iklim Asia Pasifik yang menciptakan langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.
Dia juga menyinggung pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia yang perlu dilakukan percepatan untuk implementasi nya. Secara khusus, Jiro menyebut kebijakan dan pemberian insentif bagi korporat perlu dilakukan.
"Khususnya di area yang benar-benar memberi insentif pada tindakan korporat. Ini tentang penetapan harga karbon, perdagangan karbon, dan juga pengungkapan, bagian darinya. Saya pikir itu perlu ditetapkan juga," jelasnya.
Di sisi lain, dia menuturkan, ADB tengah memaksimalkan keuangan untuk pendanaan aksi iklim melalui program pinjaman dan nonpinjaman yang ditargetkan kumulatif US$100 miliar antara 2019-2030.
"Kami berada di jalur yang tepat untuk mencapainya. Dalam hal prospek keuangan hijau, saya pikir secara keseluruhan positif," imbuhnya.
