Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya meningkatkan realisasi investasi proyek pembangkit dan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan kementeriannya telah mendorong beleid anyar setingkat menteri untuk mempermudah masuknya dana investasi hibah dari luar negeri.
“Dana investasi hibah luar negeri dipermudah, kami undangkan Permen baru sudah disetujui Sekretaris Kabinet hari ini,” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/7/2024).
Eniya mengatakan kementeriannya turut meninjau ulang pendataan realisasi investasi EBT dari sektor industri. Sampai saat ini investasi EBT dalam bentuk bahan bakar nonfosil serta kelistrikan lainnya di sektor industri menurutnya belum semuanya tercatat di Kementerian ESDM.
Saat ini, realisasi investasi pembangkit dan infrastruktur EBT telah mencapai US$0,565 miliar atau 45,86% dari keseluruhan target tahun ini.
Dia mengatakan kementeriannya bakal mendorong percepatan persetujuan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) untuk mengakselerasi investasi pada sektor EBT tersebut.
Baca Juga
“Sehingga proses PPA juga perlu dipastikan gerak secepat mungkin,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) membeberkan realisasi investasi pembangkit dan infrastruktur EBT di Indonesia stagnan selama 7 tahun terakhir.
IEEFA mencatat pemerintah hanya mampu menarik investasi pada sektor EBT di level US$1,5 miliar sepanjang tahun lalu, dengan tambahan kapasitas EBT terpasang 574 megawatt (MW).
Adapun, 145 MW tersebut berasal dari PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.
Energy Finance Specialist IEEFA Mutya Yustika mengatakan stagnannya realisasi investasi pada sektor pembangkit hijau itu disebabkan karena regulasi yang tidak ramah terhadap investasi pengembang listrik swasta (IPP).
“Salah satu hambatan tersebut adalah akibat adanya kewajiban kemitraan dengan anak usaha PLN di mana PLN akan memiliki share majority minimal 51% yang akhirnya menurunkan minat investor terhadap sektor energi terbarukan di indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/7/2024).
Selain itu, kata Mutya, sejumlah regulasi turut membuat iklim investasi EBT di Indonesia cenderung tidak menarik jika dibandingkan dengan arus investasi global yang justru meningkat selama 7 tahun terakhir.
Misalkan, dia mencontohkan, tarif setrum EBT yang terbilang rendah serta larangan untuk pengalihan saham proyek EBT yang belakangan membuat investasi di Indonesia tidak menarik bagi IPP domestik dan internasional.
“Dan juga proses pengadaan yang tidak transparan dan cukup rumit juga berperan terhadap lambatnya investasi energi terbarukan di Indonesia,” tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi investasi proyek EBT justru cenderung menurun sepanjang 7 tahun terakhir.
Otoritas kelistrikan mencatat, realisasi investasi EBT pada 2017 sempat mencapai US$2 miliar, selanjutnya sepanjang 2018 sampai dengan 2023 realisasi investasi proyek EBT berada di rata-rata US$1,5 miliar.
